Blokir Jalan, Demonstran Mau Bikin Bangkok Lumpuh

Aksi protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thailand (PM) Yingluck Shinawatra terus berlanjut. Bahkan semakin besar. Para demonstran mulai Senin pagi ini mencoba memblokir sejumlah jalan untuk membuat aktivitas di Bangkok terhenti.

Seperti dimuat Bangkok Post, Senin (13/1/2014), sejak Minggu 12 Januari malam, para demonstran berkumpul di sejumlah kawasan Bangkok. Mereka bersiap-siap untuk memblokir jalan agar kegiatan pemerintahan dan bisnis di Bangkok lumpuh.

Demonstran yang tergabung dalam Komite Reformasi Rakyat Demokratik (People's Democratic Reform Committee/PDRC) itu memblokir sebagian besar lampu merah di Bangkok.

Mereka juga menduduki sejumlah persimpangan jalan, seperti Persimpangan Pathumwan, Persimpangan Lat Phrao, Jalan Chaeng Wattana dan Monumen Kemenangan di Bangkok, pada Minggu malam.

Mulai Senin sekitar pukul 04.00 waktu setempat, massa menduduki Jalan Chaeng Wattana di Kompleks Pemerintah. Akibatnya para pejabat tak bisa keluar rumah untuk menuju kantor.

Pemblokiran jalan oleh demonstran juga terjadi di Simpang Lima Lat Phrao, Jalan Chaeng Wattana, dan Jalan Phahon Yothin. 4 Kawasan lain, yakni Lumpini, Ratchaprasong, Asok, dan Monumen Kemenangan dijadikan massa sebagai pusat demonstrasi.

Akibat aksi massa ini, para warga kesulitan menuju kantor. Jalur angkutan massal di Bangkok dialihkan ke jalan lain yang tak terkena blokir. Warga pun diminta untuk naik kereta bawah tanah.

Kepolisian setempat bersiaga menghadang para demonstran. Wakil Kepala Kepolisian Nasional Letjen Ruangsak mengatakan, pihaknya telah mengerahkan 4 ribu aparat untuk berjaga-jaga di ibukota.

"Polisi juga akan membantu pengguna jalan memberi petunjuk jalur alternatif," ujar Ruangsak.

Demonstrasi besar-besaran mulai terjadi sejak akhir November 2013. Aksi protes dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah.

Para demonstran menilai, dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang kakak kandung Yingluck, mantan PM Thaksin kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi.

Meski sudah berkali-kali didesak massa oposisi untuk mundur, PM Yingluck menolak menyerahkan jabatan. "Saya tak punya niat untuk mundur atau membubarkan DPR," tegasnya.

Menurut dia, pemerintahan akan terus berjalan meski diguncang protes besar-besaran. "Kabinet masih berfungsi walau diterpa sejumlah kesulitan. Masing-masing pihak telah menunjukkan tujuan politik mereka. Sekarang saatnya saling berhadapan dan bicara untuk menemukan cara damai demi negara," imbuh Yingluck. (Riz/Yus)

Baca juga:

Di Tengah Protes, Eks PM Thailand Didakwa Membunuh
Suthep Thaugsuban, `Dalang` (Atau Wayang) Rusuh Panas Thailand
Marak Protes, 153 Anggota Parlemen Thailand `Angkat Kaki`