Biaya Haji 2023 Capai Rp69 Juta, PKB Minta Penjelasan Menag Yaqut Cholil

Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan haji tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60 per jemaah.

"Sebetulnya, rapat kerja kemarin hanya penyampaian usulan dari Kementerian Agama RI terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023. Tentu kami akan bahas secara rinci dalam Panja BPIH dalam rapat-rapat Panja selanjutnya," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat, 20 Januari 2023. 

Dalam rapat Panja, DPR akan memastikan kembali rincian biaya penyelenggaraan haji 2023. Ace mengatakan, Komisi VIII akan meminta ada efisiensi.

"Kami ingin memastikan berapa nilai kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi dan berbagai komponen pokok lainnya. Adakah yang bisa dilakukan efisiensi, apakah nilai yang dicantumkan rasional atau tidak, dan lain sebagainya," ujar Ace.

Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim angkat suara soal usulan pemerintah tentang angka biaya haji sebesar Rp 69 juta yang akan dibebankan kepada para jemaah. Menurut Luqman, DPR tentu akan membahasnya secara mendalam bersama Komisi VIII. 

“Saya pastikan, Komisi VIII DPR RI pasti menghitung seluruh faktor yang penting dipertimbangkan dalam memutuskan kenaikan biaya haji 2023. InsyaAllah apapun ketupusannya nanti, pasti yang terbaik untuk seluruh calon jemaah haji,” kata Luqman melalui pesan singkat diterima, Jumat (20/1/2023).

Secara pribadi, lanjut Luqman, biaya ditanggung tiap jemaah seharusnya tidak boleh melampaui Rp 55 juta. Sebab, angka yang besar dibebankan kepada jemaah akan menjadi beban psikologis mereka yang hendak beribadah.

“Saya merasa ini batas psikologis kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jemaah. Ke depannya, secara bertahap, tiap tahun setoran jemaah dinaikkan untuk mencapai angka ideal 70% : 30% antara biaya yang ditanggung jemaah dan (subsidi) nilai manfaat dari BPKH,” urai Luqman.

Luqman mengakui penyesuaian biaya haji memang harus dilakukan. Tujuannya, untuk mencegah jangan sampai dana haji yang dikelola BPKH terkuras habis untuk subsidi biaya haji pada tahun-tahun berikutnya.