Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dianggap tidak memiliki komitmen penuh untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Selama ini, mereka dianggap hanya berjanji untuk melindungi anak-anak itu, tanpa ada bukti nyata.
Kartono Mohammad mengatakan, kalau benar pemerintah memiliki komitmen tersebut, sudah seharusnya mereka melakukan segala hal yang memiliki tujuan melindungi anak. Salah satunya dengan mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
"Kenyataannya, pemerintah justru membiarkan anak-anak kita diberi sample rokok. Dan membiarkan rokok membuat iklan, serta sponsorship untuk anak-anak," kata Kartono Mohammad.
Dalam Konferensi Pers 'Urgensi FCTC untuk Perlindungan Anak' di Hotel Akmani, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta, pada Senin (15/9/2014), salah seorang Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Indonesia menyayangkan bahwa masih ada perusahaan rokok yang dibiarkan melakukan suatu aksi bertopengkan CSR, yang justru secara tersirat memperkenalkan produk mereka ke anak-anak.
"CSR dalam bentuk mobil perpustakaan atau mereka sebut dengan mobil pintar, tapi ada tulisan 'LA'. Lalu, membiarkan anak-anak mengelilingkan mobil tersebut," kata Kartono.
Kartono melanjutkan, jika perusahaan rokok berniat melakukan CSR dengan tujuan menjalani komitmen untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan anak-anak, seharusnya tidak perlu menulis nama produk mereka.
"Di sini terlihat betul bahwa tidak ada komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak. Semuanya hanya lip service," kata Kartono.
Dalam kesempatan itu Kartono juga menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengajak pihak swasta, dalam hal ini industri rokok, untuk melindungi seluruh anak Indonesia. Sebab, tidak mungkin rokok benar-benar mau melindungi anak-anak itu.
"Itu suatu hal yang tidak mungkin, karena pada dasarnya mereka ingin menjadikan anak sebagai sasaran sebagai pasarnya mereka," kata Kartono.
"Kalau benar-benar memiliki komitmen, tunjukanlah dengan kebijakan yang tegas (mengaksesi FCTC)," kata dia menekankan.
Pemerintah Indonesia Dianggap Tak Serius Lindungi Anak
Pemerintah dianggap tidak memiliki komitmen penuh untuk melindungi seluruh anak Indonesia selama belum mengaksesi FCTC
Advertisement