DPR Sahkan RUU Keperawatan

Liputan6.com, Jakarta RUU Keperawatan yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI dan  tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2009-2014 hari ini, Kamis (25/9) disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota fraksi DPR dan perwakilan perawat, secara aklamasi seluruh fraksi DPR menyetujui RUU  Keperawatan untuk disahkan menjadi UU.

Sebelum disahkan, dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi IX DPR, RibkaTjiptaning dalam laporanya menyampaikan bahwa latar belakang  Komisi IX DPR mengajukan RUU Keperawatan adalah fakta bahwa sampai dengan saat ini belum ada UU yang mengatur masalah Keperawatan secara komprehensif yang dapatmemberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi perawat maupun bagimasyarakat lain.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2014 ini ada sekitar satu juta perawat di seluruh Indonesia, angka tersebut adalah angka terbesar dari seluruh jenis tenaga kesehatan yang ada. “Ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran perawat didalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia,” kata Ning sapaan akrabnya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Jakarta.

Ning mengharapkan dengan disahkannya UU Keperawatan ini,  perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didalam menjalankan tugasnya mendapatkan ketenangan dan perlindungan hukum.

“Sehingga layanan praktek keperawatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki oleh perawat,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya, Ning menjelaskan bahwa pembahasan RUU Keperawatan dilakukan secara simultan dengan pembahasan RUU Tenaga Kesehatan. Hal ini dilakukan semata untuk memastikan bahwa masing-masing RUU yang saling berkaitan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

“Sedangkan RUU yang bersifat leks spesialis dari UU Tenaga Kesehatan, maka RUU Keperawatan ini memuat ketentuan yang lebih terinci khusus bagi kelompok tenaga kesehatan keperawatan, termasuk juga ketentuan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan dan praktek keperawatan,” jelasnya.