Liputan6.com, Jakarta Hampir setahun era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku. Pelan-pelan masyarakat diubah mindset-nya untuk mau berobat ke
fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas hingga RS dan mementingkan kesehatan. Namun, sayangnya, hal ini belum diiringi dengan masalah pengadaan dan distribusi fasilitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano menganggap, hal ini kedepannya dapat menjadi tantangan sekaligus kendala BPJS Kesehatan tahun depan.
"Masalah distribusi fasilitas kesehatan masih minim dan belum merata di beberapa RS. Sebagai contoh, ada satu kasus kecelakaan. Masalahnya simpel saja, ia mengalami pendarahan otak dan harus dioperasi. Dokter mungkin siap tapi ruang ICU penuh. Dia harus menunggu 30 hari. Dan ternyata semua RS juga penuh. Kendala ini yang masih kita temukan di lapangan," kata Tono saat temu media di Media Center BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Menurut Tono, kelengkapan dan distribusi fasilitas kesehatan sangat penting lantaran peserta BPJS Kesehatan juga makin banyak. Oleh sebab itu, RS Swasta terus didorong untuk mau bekerjasama dengan pemerintah.
"Kami upayakan untuk mendorong RS swasta agar bisa membantu memfasilitasi peserta," tukasnya.
Pengadaan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata
Hampir setahun BPJS berjalan, tapi pengadaan dan distribusi fasilitas kesehatan belum merata di seluruh Indonesia
Advertisement