Sukses

Kantor Pos Siapkan Loket Khusus untuk Bagi KIS

Kantor Pos Besar Solo, Jawa Tengah, menyiapkan loket khusus untuk merealisasikan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan kartu lainnya

Liputan6.com, Jakarta Kantor Pos Besar Solo, Jawa Tengah, menyiapkan loket khusus untuk merealisasikan pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera kepada masyarakat sesuai program pemerintah pusat.

"Berdasarkan hasil rapat, kami akan membuka tiga sampai empat loket tambahan untuk program tersebut. Kami juga akan membentuk satuan tugas untuk mengawal distribusi kartu," kata Kepala Kantor Pos Besar Solo Achmad Fuad Khamali di Solo, seperti dikutip dari Antara Kamis (6/11/2014).

Ia menjelaskan kebijakan itu untuk memperlancar distribusi kartu kepada masyarakat setempat, tanpa mengganggu pelayanan reguler yang diselenggarakan oleh manajemen kantor pos setempat.

Fuad mengakui hingga saat ini, pihaknya belum mendapat kejelasan waktu pembagian KIS, KIP, dan KKS tersebut, dari manajemen kantor pusat maupun regional.

Namun ia berjanji menyosialisasikan sekaligus menyusun jadwal pembagian kartu, tatkala informasi tersebut sudah sampai ke tangannya.

Metode distribusi itu, katanya, mirip dengan model penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada para pemegang kartu penjamin sosial (KPS) pada 2013.

"Ada delapan titik di wilayah kerja kami yang disiapkan sebagai lokasi distribusi KIS, KKS, dan KIP, yakni Kantor Pos Gladag, Tipes, Jebres, Mojosongo, Kartasura, Bekonang (Sukoharjo), Ngringo (Karanganyar), dan Palur (Karanganyar)," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya juga belum mengetahui jumlah penerima ketiga kartu tersebut.

"Tapi informasi yang kami dapatkan, Solo mendapat jatah distribusi setelah tahap pertama selesai dilakukan di 18 kabupaten/kota se-Indonesia," katanya.

Pemkot Surakarta belum mengetahui teknis pembagian kartu tersebut.

"Kami juga belum tahu apakah data penerima kartu menggunakan survei Badan Pusat Statistik atau yang lain. Yang jelas, data kami dan BPS berbeda karena indikator kemiskinannya juga tidak sama," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Surakarta Agus Djoko Witiarso.