Liputan6.com, Jakarta Kemiskinan menjadi akar dari berbagai masalah sosial. Dan program seperti Kartu Indonesia Sehat (KID) dilakukan demi mensejahterakan warga miskin.
Salah satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini ditingkatkan jumlah sasaran dan diintegrasikan program kartu sakti. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan secara terfokus.
Selain dengan PKH penanganan kemiskinan, juga menyasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perhatian serius pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Diharapkan, pada 2019 diharapkan jumlah kemiskinan di Indonesia turun menjadi 7 persen.
Advertisement
"Januari ini, KIS ditargetkan menjangkau 96,4 juta jiwa, 320 ribu Narapidana, serta 8,3 juta cadangan. KKS menjangkau 15,8 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan 340 ribu PMKS," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Lombok Timur, dalam rilis yang diterima Liputan6.com Minggu (1/2/2015).
Untuk KIP sendiri, menjangkau 19 juta siswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan KIP dari para siswa dari Kementerian Agama (Kemenag), dengan total anggran Rp 19,662 triliun.
Bagi warga miskin yang belum tercatat (unregistered people), Kemensos tengah melakukan validasi. Dalam RAPBNP 2015, Kemensos menyediakan buffer 500 ribu RTS dan PMKS 1,7 juta jiwa.
"Kondisi itu terjadi karena masih ditemukannya inclusion error dan exclusion error penerima manfaat perlindungan sosial dari KKS, KIP dan KIS," katanya.
Program pemerintah KIP, KIS dan KKS tidak hanya menguatkan kesetiakawanan sosial, tapi menjadi benteng ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial bisa tercermin dari tiga faktor, yaitu terjalinnya saling percaya, komunikasi santun, serta hadirnya keeratan sosial di tengah masyarakat.
"Jika ketiga faktor itu hadir dapat dipastikan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang ampuh dan efektif guna mencegah konflik sosial," katanya.