Liputan6.com, Jakarta Kurangnya pemahaman mendalam masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi kendala yang patut diperhatikan.
Direktur Penelitian Women Research Institute, Endriana Noerdi, bahkan menyebutkan, informasi yang sampai ke masyarakat masih terbatas dan simpang siur. Akhirnya mereka tidak mengerti tentang mana saja yang ditanggung sendiri dan mana yang tidak. Banyak yang mengeluhkan kenapa harus membayar biaya rumah sakit. Sementara cara pandang yang dibangun saat ini seolah sudah gratis semua dengan bermodalkan kartu BPJS.
Baca Juga
"Informasi tidak seragam. Kalau asuransi swasta, kita diberi buku panduan kecil lengkap mengenai apa saja manfaat yang kita dapat dan apa yang tidak ditanggung. Tapi justru BPJS nggak ada (red:menyediakan)," kata Endriana di sela-sela seminar Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Advertisement
Kendala lain, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak bisa mengakses internet sehingga informasi yang mereka terima terbatas. "Tidak ada brosur, flyer yang gampang dibagikan masyarakat ketika mereka mendaftar BPJS Kesehatan. Sehingga tidak ada layanan tentang informasi kesehatan yang gampang diakses masyarakat," jelasnya.
Masyarakat, kata Endriana, justru mendapat banyak informasi dari berbagai media dengan durasi yang singkat sehingga informasi tidak lengkap. "JKN mengandalkan penyebaran informasi melalui internet. Sementara tidak semua masyarakat bisa akses online. Semoga mereka (red:BPJS) bisa memberikan buku langsung," tegasnya.