Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menyatakan, bahwa program keluarga berencana yang dijalankan pemerintah bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti oleh penduduk di Indonesia.
"KB memang tidak wajib, tapi kita punya tanggung jawab moral untuk 'mencetak' generasi-generasi yang berkualitas salah satunya dengan pengendalian penduduk. Kalau jumlah anak tidak terlalu banyak, otomatis berpengaruh terhadap kualitasnya, karena dana yang dikeluarkan sebuah keluarga untuk pendidikan maupun makanan yang baik bisa lebih tersedia," ujar Junaidi dalam acara Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bengkulu (15/4/2015).
Pemerintah daerah kata dia, terus mendukung pelaksanaan pengendalian jumlah penduduk, salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB). Junaidi mengatakan saat ini laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bengkulu berada di angka 1,67 melebihi angka nasional 1,49.
Dalam dua tahun terakhir dirinya sangat berbangga dengan pencapaian target lebih dari 20 ribu aseptor melalui program gebyar pemasangan 10 ribu implan.
"Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk ber-KB, bisa dengan pil, implan, vasektomi, dan lain sebagainya. Kita berharap ke depan pelaksanaannya bisa lebih tepat sasaran," katanya.
Seluruh pihak diharapkan membenahi regulasi dan berharap Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah segera dapat diselesaikan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen)-nya sehingga pemerintah daerah dapat memaksimalkan kinerjanya.
Bengkulu punya potensi yang luar biasa. Mirisnya desa-desa yang dikelilingi perkebunan dan tambang justru masyarakatnya miskin. Berarti ada yang tidak pas di situ. Saya suka kalau investor datang ke Bengkulu, tapi kita berharap masyarakat sekitar juga menikmati dampaknya.
Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Maryana, secara terpisah mengatakan di tahun 2014 lalu pihaknya telah memenuhi target 99,15 persen dari target 97 ribu akseptor baru.
Dengan capaian ini, di tahun 2015 pihaknya kembali menargetkan sebanyak 51.672 akseptor peserta KB baru dan 242.500 peserta KB aktif, yang bukan hanya melakukan KB lewat pemasangan implan, tapi juga melalui IUD atau spiral, MOW dan MOP, pil, serta suntik.
"Tahun lalu kita punya target sekitar 240 ribu peserta KB aktif dan tercapai 130 persen, artinya pembinaan kita terhadap peserta KB lebih dari 336 ribu akseptor. Namun tahun ini kita kurangi untuk KB non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang-red), terutama suntik dan pil," ujar Maryana.
Sejauh ini pencapaian KB di Provinsi Bengkulu sudah cukup tinggi sehingga sasaran makin berkurang tiap tahun. Diketahui laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada di posisi ke empat dunia. Dalam satu tahun penduduk bisa bertambah sekitar 4,45 juta.
Laju pertumbuhan penduduk kita masih sangat tinggi, di Indonesia setiap tahunnya bisa bertambah 4,45 juta penduduk. Ini sama saja dengan membuat satu pulau. Demikian halnya dengan di Provinsi Bengkulu, tapi perlu diingat pertumbuhan penduduk bukan hanya dari kelahiran, tapi juga mobilisasi penduduk.(Yuliardi Hardjo Putra)
Gubernur Bengkulu: Keluarga Berencana Tidak Wajib, Tapi..
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menyatakan, bahwa program keluarga berencana yang dijalankan pemerintah bukanlah suatu kewajiban
Advertisement