Mensos: Pemda Punya Progam KJP Tidak Mendapatkan KIP

Liputan6.com, Jakarta Pencetakan kartu sakti, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dipastikan selesai pada tahun anggaran 2015.

“Saya dan Dirut BPJS hadir ke sini, untuk memastikan pencetakan selesai pada tahun anggaran 2015. Sekaligus meninjau kapasitas produksi PT Pura Smart sebagai pemenang untuk pencetakan kartu tersebut, ” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai monitoring ke pencetakan kartu PT Pura Barutama Pati, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2015).

Kemampuan pencetakan per hari 800 ribu kartu dan komitmen concursium bisa ditingkatkan hingga 1 juta kartu. Dari awal, mekanisme pencetakan menggunakan sistem ban berjalan. Begitu data terverifkasi dan tervalidasi (veri dan vali) langsung dicetak dan didistribusikan.

“Insya Allah proses distribusi bisa selesai akhir November, sehingga bisa sampai di tangan masyarakat mudah-mudahan tidak melewati 15 Desember, ” harapnya.

Distribusi dilakukan oleh PT Pos ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, terluar, tertinggal, pegunungan, serta daerah-daerah kepulauan.

“Saking luasnya topografi wilayah Indonesia distribusi dilakukan. Misalnya, untuk pegunungan di Papua harus dibawa dengan pesawat dan pulau-pulau terluar membutuhkan special effort, ” ucapnya.

Ditargetkan masyarkat bisa menerima kartu tidak lebih pada 15 Desember. Sehingga, untuk pencetakan dan distribusi tidak sampai akhir November.

“Sebelum 15 Desember sudah berada di PT Pos. Bukan baru akan didistribusi melainkan sudah sampai ke tangan penerima, karena distribusi memerlukan waktu, ” katanya.

Sejak dilaunching Presiden program ini sudah dicetak lebih dari 20 persen dan jumlah detailnya sekitar 25 juta lebih dari total pemegang KKS 88,2 juta.

Kementerian Sosial (Kemensos) minta para kades/lurah agar mengoptimalkan dengan menyisir warga masing-masing. Sebab, mereka yang paling mengetahui warga berhak menerima KKS, KIP dan KIS.

“Tim veri dan vali akan berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mendapatkan approval dari kades/lurah dan dimohon untuk menyisir betul, jangan sampai ada yang terlewat, ” pintanya.

Veri dan vali (red: verifikasi dan validasi) KIS akan dilakukan per 6 bulan sekali dan mudah-mudahan pada APBN 2016 bisa mencukupi kebutuhan bagi masyarakat yang berhak menerima.

“Masyarakat yang yang berhak menerima KKS dan anak yang berhak menerima KIP. Semuanya dipastikan terus diperbarui datanya, ” ujarnya.

Sedangkan bagi pemerintah daerah (pemda) yang memiliki program sejenis tidak mendapatkan lagi. Misalnya, warga DKI Jakarta yang sudah menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak menerima KIP.

“Nah, itulah pentingnya proses veri dan vali. Sehingga, menjadi penting juga dilakukan veri vali interal di kota atau kabupaten, ” katanya.