IDI: Dengan DLP, Indonesia Akan Ketinggalan dengan Negara Lain

Bertolak belakang dengan sistem pendidikan kedokteran di luar negeri

Membandingkan dengan program kedokteran di luar negeri, ternyata tidak ada satu pun negara yang memiliki gelar DLP (Primary Care Physician). Karena pada beberapa negara, dokter setara dokter umum dikenal dengan GP (General Practitioner atau Family Physician yang bekerja di layanan primer ataupun fokus pada keluarga.

"Mereka ini lulusan Fakultas Kedokteran melalui jenjang pendidikan yang sama dengan lulusan dokter (umum) di Indonesia. Sepanjang referensi yang kami peroleh, tidak dikenal spesialis dokter layanan primer," ujar Marsis.

Menyoal kualitas dokter pun, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Marsis menilai kualitas dokter di Indonesia masih jauh di belakang. Jadi ketimbang mengurusi masalah program studi DLP, ia berharap pemerintah fokus pada kualitas dokter itu sendiri.

"Dibanding Myanmar, Indonesia masih lebih bagus sedikit. Tapi kita ketinggalan dengan kualitas dokter yang paling bagus di Singapura, Thailand, Filiphina. Bahkan Vietnam 12 tahun lalu jauh di bawah Indonesia sekarang mereka ada di depan kita mengejar ketertinggalan. Sedangkan Indonesia memiliki kualitas dokter terbawah," ungkapnya.

DLP dinilai juga merupakan pemborosan. Dengan hasil kompetensi yang belum ada hasilnya, program studi ini dinilai terlalu menghabiskan anggaran negara.

"Membuat program studi baru (DLP setara spesialis) berdasarkan asumsi dengan hasil yang tidak jelas, memboroskan anggaran negara. Sebaiknya (DLP) dibatalkan. Pilihan lain, siapkan SDKI 2017 dan pendidikan kedokteran Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang terstruktur," imbuh Marsis.

Dokter Layanan Primer (DLP) juga dianggap pemborosan karena dokter butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk lulus, yang artinya baru tersedia pada 2020 mendatang. Sementara pada 2019, seluruh masyarakat Indonesia harus dijamin pelayanan kesehatannya.

"Kurikulum Pendidikan Dokter sudah mengacu pada Program Standar Internasional di bidang pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh World Federation of Medical Education (WFME)," katanya.

Dewan pakar IDI, Prof. DR. Dr. A. Razak Thaha,MSc,Sp.GK menambahkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terlalu memicu perdebatan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Seperti DLP yang semacam memunculkan profesi baru dalam dunia kedokteran yang memicu konflik dokter yang bertugas di layanan primer.

"Untuk memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia, kita harus memperhatikan skema pendidikan yang ada. Maka diperlukan regulasi dan perubahan revisi yang tepat untuk mencegah DLP yang mubazir," pungkasnya.