Daftar 6 Negara yang Paling Sayang Perempuan di Dunia

Tahun 2016, Finlandia menempati urutan kedua (setelah Islandia) dalam Global Gender Gap Index. Dan seperti negara Nordik tetangganya, Finlandia juga sangat memperjuangkan hak-hak perempuan.

Tak hanya kesetaraan jender dimasukkan dalam konstitusi mereka, Finlandia juga memiliki Undang-Undang Kesetaraan, yang mengatur persamaan bagi pria dan wanita dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Di negara ini, ada empat badan pemerintahan yang tugasnya memastikan kesetaraan jender selalu dijaga di segala bidang.

Cuti melahirkan yang diberikan pemerintah Finlandia berlangsung selama 263 hari (di Indonesia hanya 90 hari). Kedua orangtua juga diberi tanggung jawab yang sama.

Negara ini juga menyediakan tempat penitipan anak yang ditanggung pemerintah dan makanan sekolah gratis. Kedua hal ini memastikan, akan mudah bagi wanita yang baru saja memiliki anak untuk kembali bekerja.

Tak hanya itu, Finlandia adalah salah satu negara pertama di dunia yang menjamin hak perempuan untuk ikut pemilihan umum dan menjadi anggota parlemen, yaitu pada tahun 1906.

Swedia, bersama Finlandia, dipilih sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai negara contoh dan yang berhasil menerapkan kesetaraan jender.

Swedia juga menempati urutan keempat di dunia, tentang jumlah perempuan yang memegang posisi penting di pemerintahan. Uniknya, 77 persen dari populasi pekerja di negara ini adalah perempuan.

Menurut statistik mereka, 60 persen pemasukan negara ini dihasilkan oleh wanita.

Swedia juga adalah negara yang paling fleksibel dan toleran soal urusan cuti melahirkan. Mereka memberikan cuti selama 69 minggu (Indonesia 12 minggu) untuk perempuan yang baru melahirkan. Hebatnya, cuti melahirkan ini juga bisa dibagi kepada ayah.

Mereka juga menyediakan kelompok bermain gratis dan perlindungan khusus bagi pekerja paruh waktu.

Hebatnya lagi, Swedia memiliki badan pemerintahan, seperti kementerian integrasi dan kesetaraan gender, dan sekretariat penelitian gender, untuk memastikan kesetaraan adalah prioritas nomor satu di negara ini.

Norwegia tak hanya memiliki cahaya utara yang indah, peraturan mereka untuk hak-hak perempuan pun tak kalah menariknya. Norwegia adalah negara pertama di seluruh dunia yang meloloskan aturan tentang Kesetaraan Gender--pada tahun 70-an.

Sebagai bagian dari peraturan ini, ada badan pemerintah yang ditunjuk untuk menegakkan peraturan kesetaraan gender di bidang bisnis, politik, dan rumah. Mereka juga memilii komite yang bertugas mengurus pengaduan seputar hal ini.

Norwegia juga memiliki rasio penghasilan wanita tertinggi di dunia, sebanyak 77 persen. Dan wanita mewakili 40 persen dari seluruh pemerintahan.

Peraturan negara ini tentang pengasuhan juga tak kalah hebat. Para ayah di negara ini memiliki hak cuti selama 12 minggu untuk mengurus anak mereka, dan bisa diambil kapan saja. Dan, seluruh warga negara juga memiliki akses ke tempat penitipan anak yang dikelola negara dengan baik.

Tahukah kamu, Selandia Baru adalah negara pertama di dunia yang memberi wanita hak untuk memilih di politik, yaitu pada tahun 1893. Tak heran memang, karena negara di benua Australia ini memiliki sejarah panjang tentang dukungannya kepada kaum perempuan.

Pada tahun 2000, lima posisi terpenting di bawah Konstitusi Selandia Baru--termasuk Ratu, Gubernur, Perdana Menteri, Juru Bicara Parlemen dan Presiden Mahkamah Konstitusi--semuanya dipegang oleh perempuan.

Ikon feminist Sheryl Sandberg sering menyebut, Selandia Baru adalah salah satu negara terbaik yang berpikiran maju untuk masalah kesetaraan.

Britania Raya (Inggris, Irlandia, Skotlandia dan Wales) mungkin tidak memiliki aturan secemerlang negara-negara lain di atas. Namun, mereka cukup perhatian dan memastikan warga negara wanitanya hidup dengan mudah.

Melahirkan itu gratis di Britania Raya, kesehatan di sana juga ditanggung pemerintah. Dan, Kerajaan Britania ini memiliki angka kematian ibu terendah di dunia.

Angka anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan juga tinggi. Sekitar 55 persen pendaftar perguruan tinggi adalah perempuan. Dan, Britania Raya juga memiliki catatan pemberian hukuman pada pelaku kekerasan seksual terbaik di dunia.

Di Britania Raya juga ada banyak organisasi feminist berkelas nasional dan internasional. Kerajaan ini adalah salah satu pendukung utama program PBB untuk melawan mutilasi alat kelamin wanita.