Menkes: Tuberkulosis Itu Masalah Bangsa

Komitmen pemda, menurut Oscar, memegang peran penting dalam mendukung suksesnya implementasi program penanggulangan TB di lapangan. Komitmen ini diperkuat dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di kabupaten/kota di mana tuberkulosis tercantum di dalamnya.

Penerapan SPM Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah. Untuk ke depannya, seluruh daerah didorong untuk menginternalisasikan program pengendalian dan penanggulangan TB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Dalam pertemuan ini, Menkes dan Mendagri menyaksikan penandatanganan komitmen bersama pengendalian TB oleh seluruh pemerintah. Isi komitmen bersama tersebut antara lain:

1. Memprioritaskan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030 melalui respons multisektoral (pemerintah, swasta ,dan komunitas) di pusat maupun di setiap provinsi dan kabupaten/kota;

2. Sinkronisasi program melalui komitmen politik dan kepemimpinan yang efektif, dan;

3. Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TB provinsi dan kabupaten/kota.

Sebanyak 75 negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk mengakhiri tuberkulosis (TB) pada 2030, pertengahan bulan lalu. Komitmen ini dicapai pada pertemuan global tingkat menteri "Ending TB in the Sustainable Development Era” di Moskow, 16-17 November 2017.

Salah satu pembahasan pada pertemuan tersebut, yakni tantangan berat bagi semua negara di dunia dalam menemukan semua kasus TB untuk diobati sampai sembuh. Data Global TB Report 2017 menyebutkan, saat ini di Indonesia dari 1.020.000 kasus TB, baru 35 persen pasien TB yang diobati. Sisanya masih belum diobati atau sudah diobati, tetapi belum dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan sehingga monitoring–evaluasi tentang kemajuan penanggulangan TB belum dapat dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, penularan di masyarakat masih terjadi.