Sukses

Menkes Nila: Masalah Asmat Tanggung Jawab Bersama

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nila Moeloek mengatakan, wabah campak dan KLB gizi buruk di Asmat, Papua, merupakan masalah bersama.

 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek menilai, masalah wabah campak dan gizi buruk yang menelan korban jiwa puluhan anak-anak di Asmat, Papua, merupakan tanggung jawab bersama. Baginya, ini bukanlah semata-mata tanggung jawab jajaran kesehatan.

Saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan se-Provinsi Papua di Hotel Horison Timika, Kamis (25/1/2018) malam, Nila keberatan jika persoalan yang terjadi di Asmat sebagai bencana kesehatan. Dengan memberikan labelisasi persoalan di Asmat sebagai bencana kesehatan, seolah-olah memberikan kesan bahkan tudingan bahwa jajaran Kementerian Kesehatan hingga dinas kesehatan di daerah tidak bekerja.

"Seolah-olah kami tidak bekerja sama sekali, itu yang tidak bisa saya terima. Coba tarik masalah ini sampai ke hulunya. Ada apa sebenarnya, apakah kita sendiri (Kemenkes) yang harus mengatasi persoalan ini," kata Nila seperti dikutip dari AntaraNews, Jumat (26/1/2018).

Menkes menegaskan ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Asmat dengan medan geografis yang sangat sulit. Sebagai contoh, katanya, keterbatasan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu sangat memengaruhi distribusi tenaga kesehatan ke distrik-distrik (kecamatan) terjauh.

Apa yang kini terjadi di Asmat, menurut Nila, sangat kompleks dan multicausa (banyak sebab).

Dalam pertemuan koordinasi itu juga terungkap bahwa persoalan nilai anggaran hingga proses pencairan anggaran juga turut memengaruhi pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat Papua.

Di Kabupaten Asmat, pengajuan pencairan anggaran harus sekaligus dilakukan oleh tiga bidang. Kondisi lebih parah lagi terjadi di Kabupaten Biak Numfor, di mana dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk dinas kesehatan setempat tidak dicairkan seluruhnya dalam satu tahun anggaran.

Beberapa kabupaten di Papua hingga kini belum mendapatkan alokasi anggaran bidang kesehatan yang memadai. Padahal petunjuk teknis pemanfaatan dana Otsus Papua menyebutkan 15 persen dana yang dikucurkan untuk porsi bidang kesehatan.

 

Saksikan juga video menarik ini:

2 dari 2 halaman

Kirimkan tenaga kesehatan

Di kesempatan yang sama Nila juga menyoroti pemberitaan media massa terkait penanganan campak dan gizi buruk di Asmat yang cenderung menonjolkan peran instansi tertentu. Padahal, Kemenkes telah mengirimkan cukup banyak tenaga kesehatan hingga dokter spesialis untuk terlibat langsung dalam upaya mengatasi wabah campak dan gizi buruk di Asmat.

"Bagaimanapun juga permasalahan wabah campak dan KLB gizi buruk di Asmat merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan," kata Nila.

Setiap permasalahan kesehatan di Papua ke depan akan menjadi kerja bersama antara pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat di Jakarta.

(Evarianus Supar/AntaraNews)