Kartu Kuning untuk Pendidikan Anak yang Diabaikan

Anak usia SD tak luput dari ancaman kekerasan, perundungan, maupun pencabulan anak. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Psikolog pendidikan anak Najeela Shihab mengatakan, guru dan murid sama-sama tertekan di ruang kelas dan merasa tidak merdeka serta tidak berdaya.

"Perasaan tertekan dan ketakutan tidak merdeka dan tidak berdaya terkait dengan praktik belajar-mengajar yang dilakukan sepanjang tahun ajaran. Data menunjukkan, kekerasan terjadi bukan hanya pada jam pelajaran, tapi dalam perjalanan ke dan dari sekolah, bahkan di acara-acara di luar kurikuler, yang diselenggarakan organisasi kesiswaan atau yang berkaitan," ujar Najeela di Jakarta, Senin.

Hubungan guru dan murid dalam proses pendidikan anak, kata dia, hanya dilihat sebagai bonus demografi atau sumber daya.

Najeela yang juga seorang pendidik tersebut menambahkan, selama ini anak tumbuh berdasarkan pemahaman nilai moral dan perilaku sosial dari apa yang dipelajari dari lingkungan. Misalnya dengan mendisiplinkan dengan ancaman, mengapa teman yang melakukan perundungan mendapat tepuk tangan, bagaimana guru tidak meneladankan kemerdekaan.

"Lihat, di sekeliling kita penggunaan zat terlarang, permainan digital yang mengenalkan pada darah, kemiskinan yang menekan. Makanya tak perlu kaget saat anak-anak kita menjadi korban. Pola pergaulan murid di sekolah, tingkat kerusakan atau kehilangan barang, jumlah murid yang absen dari pelajaran dan guru yang absen dari pekerjaan, seharusnya semua ini kartu kuning untuk pendidikan yang selalu diabaikan," kata dia.

Selain itu, penanganan kekerasan dalam pendidikan anak jarang berdampak berkelanjutan.

2 dari 2 halaman

Ancaman Berpengaruh

Anak Anak Sinegal Bersekolah — Ekspresi murid saat menghadiri kelas di sekolah dasar di Pikine, Dakar, (30/1). Pendidikan di Senegal menjadi prioritas saat konferensi ketiga tentang pemulihan dana Kemitraan Global untuk Pendidikan (GPE) mulai 1 Februari 2018. (AFP Photo/Seyllou)

"Pada saat marah, kita bertekad meningkatkan pengawasan, yang seringkali menjadi ajang melabel (kelompok) murid yang beresiko tinggi. Padahal analisa data menunjukkan, pengelompokan murid yang bermasalah justru mengakibatkan turunnya kepercayaan diri dan meningkatnya kelompol tidak sehat. Selain itu juga, menegakkan hukuman berlebihan, bukan hanya di pengadilan, tapi juga di peraturan sekolahan. Padahal riset terbaru membuktikan, ancaman dan ketakutan berpengaruh jangka panjang pada perkembangan otak individu sepanjang usia dan budaya lingkungan sepanjang masa."

Menurut dia, perlu ada campur tangan sebelum anak perlu konseling dan terapi. Peraturan di sekolah juga bukan sekadar peraturan yang dipaksakan.

"Disiplin positif yang dipraktikan gurulah yang akhirnya menggerakkan perubahan, bukan sekadar pencanangan dokumen yang menghabiskan anggaran. Ini kunci guru yang merdeka dan murid yang berdaya, yang kita butuhkan," cetus dia.

Disiplin positif tujuannya bukan patuh, tapi anak sadar dan bertanggungjawab, jadi anak bisa berpikir bukan hanya menurut. Peraturan harus dijelaskan dan ada alasannya, karena memang zaman sekarang informasi ada di mana-mana bukan hanya dari guru. Jadi pergeseran perilaku bukan hanya dari "game", TV tapi memang karena pola interaksi dunia berubah. (Indriani/AntaraNews)