Kejar Target, Ini Upaya BPJS Kesehatan Jaring Peserta JKN-KIS

Agar target kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) terpenuhi, BPJS Kesehatan menggalakkan strategi canvassing dan penegakan kepatuhan.

Canvassing adalah aktivitas terencana untuk memberikan advokasi tentang kewajiban Pemberi Kerja yakni mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarga menjadi peserta JKN-KIS.

“Melalui canvassing yang dilakukan door to door ini, petugas BPJS Kesehatan dapat menjaring langsung Badan Usaha yang belum bergabung dalam program JKN-KIS," kata Andayani.

Saat canvassing itu, petugas BPJS Kesehatan akan mendata badan usaha yang tidak langsung mendaftar saat dikunjungi. Selanjutnya, bakal dikoordinasikan dengan unit kepatuhan.

Jika sudah diingatkan oleh unit kerja kepatuhan dan Badan Usaha tersebut tetap enggan mendaftar, maka BPJS Kesehatan akan berkoordinasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kejaksaan untuk dilakukan langkah selanjutnya.

Dukungan dan peran pemerintah daerah (pemda) amat besar dalam mendukung cakupan semesta kepesertaan JKN-KIS. Andayani menyebutkan setidaknya ada tiga peran penting pemda yakni memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.

“Sesuai dengan Inpres 8/2017, Presiden telah menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN, mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan SDM kesehatan berkualitas," kata Andayani masih di kesempatan yang sama.

Pemda juga harus memastikan BUMD mendaftarkan dan memberikan data lengkap pengurus dan pekerja serta anggota keluarga dalam program JKN. Juga memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN seperti disampaikan Andayani.