Jala PRT: Kami Pekerja, Bukan Pembantu!

Menurut Siswati, mereka selalu bekerja dengan jam yang sangat panjang. Bahkan, beberapa hingga bekerja lebih dari 12 jam per hari dengan gaji 800 ribu hingga 1 juta per bulannya.

"Tidak ada jaminan kesehatan. Ketika kami sakit harus berobat, kami harus memakai uang kami sendiri. Padahal gaji kami sudah kecil," ungkap Siswati.

Selain itu, mereka juga merasa tidak bisa melakukan kegiatan berorganisasi.

"Kami juga rentan kekerasan. Sering disiksa, dipukul, bahkan upah yang tidak dibayar," tambahnya.

Mereka mengklaim bahwa tanpa PRT, majikan tidak akan bisa melakukan kegiatan rumah tangga.

Untuk itulah, Siswati mengatakan bahwa PRT membutuhkan perlindungan yang jelas dari pemerintah.

"Kami juga sudah mengajukan ke pemerintah DPR RI, tapi sampai sekarang belum disahkan atau dibahas juga," terang Siswati.

Women's March Jakarta 2018 bertujuan untuk menuntut hak perempuan dan kelompok orang-orang marginal lainnya.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebut, pada tahun 2017 terdapat 260.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.

173 perempuan dibunuh di Indonesia tahun 2017, dengan 95 persen pelakunya adalah laki-laki.

"Kami menuntut pemerintah terutama DPR untuk menghapus hukum dan kebijakan diskriminatif, yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok penghayat kepercayaan, kelompok difabel, kelompok dengan ragam orientasi seksual, identitas, dan ekspresif gender, dan karakteristik seks," kata Naila Rizqi Zakiah, Wakil Ketua Women's March Jakarta yang juga seorang pengacara.

Beberapa aturan yang mereka tuntut agar dihapuskan antara lain: ketentuan perkawinan anak dalam UU perkawinan, kriminalisasi dalam bab kesusilaan KHUP dan perda-perda diskriminatif lainnya