Viral Dapat Surat Sanksi dari MKEK IDI, Dokter Terawan Tetap Praktik

Beredarnya surat keputusan IDI yang diambil setelah sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI cukup mengejutkan. Sebab Dokter Terawan dinilai melakukan pelanggaran etika kedokteran yang cukup berat.

Hal tersebut tercantum pada poin nomor tiga bagian keputusan.

"...Menetapkan bobot pelanggaran etik kedokteran Dr TAP adalah berat (serious ethical misconduct / pelanggaran etik serius) dan menetapkan sanksi berupa..."

"Pemecatan sementara sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selama 12 (dua belas) bulan dimulai 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 dan diikuti pernyataan tertulis pencabutan rekomendasi izin praktiknya..." kata Ketua MKEK IDI Prio Sidipratomo dalam surat PB IDI yang diperuntukkan ke Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Seluruh Indonesia (PDSRI) tertanggal 23 Maret 2018.

Dalam surat itu, Prio kemudian meminta seluruh jajaran PB IDI dari wilayah sampai cabang serta PDSRI sebagai organ bagian dari IDI untuk menindaklanjuti dan menjalankan keputusan ini. Penetapan rehabilitasi nama baik juga diberikan setelah Dokter Terawan menjalankan sanksi pemecatan sementara sebagai anggota IDI.

Menanggapi berita yang beredar tersebut, Mariya Mubarika dari Tim Advokasi Legislatif IDI sangat terkejut.

"MKEK PB lDl itu tertutup dan tidak mungkin pemberitaan kasus dokter Terawan beredar viral. Informasi dan data dari MKEK PB IDI yang asli pun tidak bisa diakses (secara bebas). Saya juga heran, dari mana informasi itu beredar viral. Yang pasti tidak mungkin (dibagikan viral) dari MKEK maupun PB IDI," kata Mariya saat dihubungi Health Liputan6.com melalui telepon, Selasa (3/4/2018).

Mengenai dugaan pelanggaran etik dr Terawan, Mariya menambahkan kalau kasus sudah diproses di MKEK PB lDl. Sementara menyoal surat keputusan MKEK PB IDI yang beredar di media sosial, Mariya belum tahu pasti apakah itu hoax atau bukan.

"Tapi soal berita itu hoax (palsu) atau bukan, saya juga belum tahu pasti," tambahnya.

Segala kasus etik kedokteran yang ditangani MKEK PB lDl, lanjut Mariya, bersifat internal dan hanya diketahui oleh pimpinan dan staf internal saja.