IDI Nilai 3 Aturan Baru BPJS Kesehatan Bisa Rugikan Pasien

Liputan6.com, Jakarta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi keluarnya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yakni nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 21 Juli 2018.

Perdirjampel BPJS Kesehatan nomor 2, 3 dan 5 tahun 2018 berisi tentang bayi baru lahir dengan kondisi sehat setelah operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan; penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila virus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota; serta tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Ilham Oetama Marsis menyampaikan respons IDI terhadap Perdirjampel BPJS Kesehatan tersebut.

"Perdirjampel BPJS Kesehatan nomor 2,3 dan 5 Tahun 2018 akan merugikan pasien. Semua kelahiran itu harus mendapatkan penanganan yang optimal. Ini karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat bahkan kematian," kata Marsis dalam konferensi pers terkait "Peraturan BPJS Kesehatan" di Kantor IDI, Jakarta, Kamis (2/8/2018), sesuai rilis yang diterima Health Liputan6.com.

Isi Perdijampelkes nomor 3 bertentangan dengan semangat IDI untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi. Soal kebutaan katarak, IDI mencatat, Indonesia termasuk salah satu negara tertinggi di dunia dengan prevalensi katarak terbanyak.

"Perdirjampel nomor 2 yang dikeluarkan BPJS Kesehatan justru mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat. Kebutaan juga menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera," Marsis menambahkan.

Simak video menarik berikut ini: