3 Aturan Baru BPJS Kesehatan yang Berpotensi Rugikan Dokter

Adapun isi dari Perdirjampel BPJS Kesehatan nomor, 2, 3, dan 5 tahun 2018, sebagai berikut:

1. Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan/atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan.
2. Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota.
3. Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).

Sesuai perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 22 dan pasal 25, IDI menilai, semua jenis penyakit harusnya dijamin oleh BPJS Kesehatan, tidak hanya penyakit katarak saja.

IDI juga meminta agar BPJS Kesehatan merevisi kembali tiga peraturan tersebut.

Terkait peraturan yang baru, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menegaskan, pihaknya tetap menanggung biaya persalinan, operasi katarak, dan rehabilitasi medik.

Contohnya, dalam Perdijampelkes Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayakan Katarak diatur jaminan diberikan bila pasien menderita penyakit katarak dengan visus kurang dari 6/18, kata Budi beberapa waktu lalu.

Perdijampelkes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat hanya menata sistem yang sudah ada.

Untuk rehabilitasi medik, Perdijampelkes Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan sudah diatur setelah BPJS Kesehatan menanyakan ke Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI), lanjut Budi. Hasilnya memang maksimal dibatasi dua kali per minggu.