BPJS Kesehatan Tegaskan Tanggung Pasien Katarak dengan Standar Ini

Liputan6.com, Jakarta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak menuai respons berbagai pihak. Tak sedikit yang mengira terbitnya peraturan itu dan dua peraturan lainnya menghapus jaminan biaya yang selama ini ada.

Merespons dugaan tersebut, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun memberi penjelasan. Pengobatan katarak tetap akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Namun, ada standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

"Ada orang-orang yang sebetulnya bukan prioritas untuk dioperasi, karena dia masih bisa aktivitas, tidak ada gangguan seperti itu," kata Deputi Direksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief di acara Ngopi Bareng JKN di Jatinegara, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

"Maka kita sepakat yang dioperasi itu yang visusnya kurang dari enam per delapan belas," tambah Budi menerangkan.

Sehingga, apabila penglihatan pasien masih dirasa bagus, operasi atau pengobatan katarak tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Karena itu bukan prioritas," pungkas Budi. 

Saksikan juga video berikut ini: