Anggaran Pendidikan 20 Persen, Presiden Akan Bangun Ribuan Ruang Praktik SMK

Liputan6.com, Jakarta Pada 2019, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Anggaran ini direncanakan sebesar Rp 487,9 triliun, atau naik 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp 353,4 triliun.

Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan RUAPBN 2019 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Kamis (16/8/2018).

"Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, pemerintah dapat melaksanakan program-program aksi kebijakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Ini karena aset paling penting dari Bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional," kata Jokowi. 

Hingga kini, pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang prasekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang 15 kurang mampu.

Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mampu menaikkan angka partisipasi murni untuk SD, SMP, SMA, dan madrasah. Pada 2019, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.

"Selain itu, dalam periode 2014-2019, pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrakriset terpilih," tegas Jokowi.

Belanja negara untuk bidang pendidikan pada 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah.

Selain itu, anggaran juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.