Tunggak Bayar Iuran JKN-KIS Tak Bisa Bikin SIM, Sudah Diterapkan?

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Zaenal Abidin, menyinggung soal sanksi layanan publik bagi penunggak bayar iuran BPJS Kesehatan.

Salah satu sanksi layanan publik, seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah tidak dapat mengurus Surat Izin Mengemudi.

Sanksi ini memang belum dilaksanakan, karena BPJS Kesehatan harus bekerja sama dengan sektor kepolisian yang bertanggung jawab untuk legalisasi SIM.

Akan tetapi menurut Zaenal, polisi agaknya enggan melakukan hal tersebut lantaran tidak punya urusan dengan BPJS Kesehatan.

"Orang lain tidak mau ikut-ikutan, tidak ada urusannya. Polisi disuruh, tidak mau dia, tidak ada urusannya karena BPJS Kesehatan tidak ada urusannya sama dia," kata Zaenal Abidin kepada sejumlah wartawan di acara Media Workshop BPJS Kesehatan, Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis, 22 November 2018.

Mestinya, lanjut Zaenal, perihal sanksi bagi penunggak bayar iuran harus berkaitan langsung dengan BPJS Kesehatan. "Masalah sanksi, jangan titip ke institusi lain."

Simak Video Menarik Berikut Ini