Liputan6.com, Jakarta Kebutuhan akan uang tidak bisa dipungkiri mendorong masyarakat terkadang melakukan apa pun. Termasuk mengirimkan foto-foto telanjang pada rentenir daring.
Seperti yang terjadi di Tiongkok pada 2016. Mengutip abc.net.au pada Kamis (29/11/2018), 10 gigabit swafoto telanjang 161 mahasiswi perempuan dibocorkan oleh penyedia jasa keuangan ilegal di negara tersebut. Mereka meminta jaminan atas pinjaman yang diberikan.
Baca Juga
Sebagian besar korban bocornya foto telanjang itu adalah mahasiswi yang berusia antara 19 hingga 23 tahun. Laporan tersebut dikeluarkan pada November 2016 oleh media pemerintah setempat China Youth Daily.
Advertisement
Para korban mengatakan, biasanya mereka didekati para rentenir melalui media sosial lokal seperti WeChat atau QQ. Tingkat suku bunga dan kondisi keuangan yang buruk menjadi alasan banyaknya anggota grup obrolan yang mencapai ratusan orang.
Dilaporkan, mereka biasanya meminjam antara seribu hingga dua ribu dolar dengan suku bunga hingga 30 persen. Sementara itu, para lintah darat daring tersebut mengancam akan membocorkan foto-foto telanjang mereka kepada keluarga dan teman-temannya, apabila gagal membayar tepat waktu.
Pilihan lainnya tidak kalah buruk. Mereka diberikan opsi untuk bekerja di industri seks demi melunasi utang-utangnya.
Saksikan juga video menarik berikut ini:
Â
Pria juga diteror
Mengutip globaltimes.cn, hal itu tidak hanya terjadi pada perempuan. Para pria yang tidak bisa membayar utangnya terkadang mendapatkan pelecehan secara telepon dari penagih utang wanita.
"Dia melecehkan saya, mengejek, bahkan menelpon kantor saya dan meminta rekan-rekan kerja membantu membayar utang," ujar seorang pria yang merupakan korban.
Pengacara asal Beijing Zhang Xinnian mengatakan, mengungkapan informasi pribadi peminjam jelas pelanggaran privasi. Para penagih utang tidak memiliki hak untuk itu.
"Ada banyak cara legal untuk mengumpulkan utang, bisa dilakukan dengan negosiasi, mediasi, dan litigasi," kata Zhang.
Menyebarkan foto telanjang peminjam jelas melanggar peraturan ketertiban umum dan membuat kontrak pinjaman menjadi tidak valid.
Advertisement