Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Nafsiah Mboi, menilai belum ada komitmen yang kuat dari pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga soal pengendalian tembakau.
"Angkanya (penyakit yang disebabkan oleh rokok) kita semua sudah mengetahui, tetapi enggak ada komitmen pengendalian tembakau yang komprehensif dan intensif,” kata Nafsiah usai mendengar paparan kedua kubu dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2019.
Baca Juga
Berdasarkan data yang Nafsiah miliki, jumlah perokok di usia 15 sampai 19 terus meningkat di semua provinsi. Hal ini tentu merampas hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera. Efeknya, jumlah penyakit akibat rokok pun meningkat.
Advertisement
“Memang beda penyakitnya antarprovinsi, tetapi berdasarkan Riskesdas 2017 dan 2018, penyakit kanker, stroke, jantung, dan gagal ginjal meningkat di semua provinsi,” kata Nafsiah seperti dilansir Antara, Minggu (10/3/2019).
Nafsiah mengakui upaya Gerakan Masyarakat Sehat adalah hal bagus. Namun, soal pengendalian rokok aturan di daerah masih lemah.
“Karena masyarakat kita itu di daerah dan buktinya masih ada 13 provinsi yang belum ada aturan sama sekali tentang tembakau. Kalau saya melihat, pemerintah yang tidak memperhatikan pengedalian rokok sama dengan merampas hak rakyat untuk hidup sehat dan sejahtera,” katanya.
Dalam upaya pengendalian rokok mesti ada komitmen yang kuat dari semua pihak. Berdasarkan pengalamannya, upaya untuk meloloskan wacana pengendalian tembakau sering mendapat singgungan, baik dari kanan, kiri, hingga atas dan bawah.
“Memang masalahnya banyak, ke samping antarsesama menteri saja beda-beda pandangannya. Anggota DPR bilangnya sih komitmen, tetapi praktiknya tidak ada sama sekali. Bahkan ketika saya kunjungan ke daerah ada gubernur yang bilang saya panglima petani tembakau. Padahal petani tembakau di daerah itu hanya berapa orang,” ujar Nafsiah.