Penangkapan Ikan Ilegal Rugikan Negara Rp286,2 Triliun Setahun

KKP dan pemerintah daerah dari tujuh provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat) menyetujui rencana untuk meningkatkan pengelolaan Ekosistem Laut Luas Indonesia. Rencana tersebut berkat dukungan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Ada lima area prioritas yang jadi sasaran program peningkatan pengelolaan Ekosistem Laut Luas Indonesia, yakni terletak di pantai utara Jawa, Kalimantan Timur, Flores Timur, Lombok, dan daerah perbatasan Batugede-Atapupu, NTT.

Program ini merupakan bagian dari proyek regional yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Timor-Leste meliputi 213 juta hektar perairan teritorial, termasuk dalam Ekosistem Laut Luas Indonesia.

Sekitar 185 juta orang yang tinggal di daerah tersebut bergantung pada industri pesisir dan kelautan, dari perikanan, akuakultur, produksi minyak dan gas, transportasi sampai pariwisata.

"Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Khususnya pemulihan habitat dan stok ikan perairan pesisir dan laut. Yang pasti program ini selaras dengan rencana pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan oleh kementerian,” lanjut Zulficar.

Kegiatan di lima lokasi prioritas mencakup demonstrasi implementasi pengelolaan dengan pendekatan ekosistem dari segi pengelolaan perikanan dan budidaya. Ada juga perencanaan tata ruang laut dan kawasan lindung laut untuk rajungan, lobster, kepiting bakau dan perikanan perairan dalam.

Dukungan juga akan diberikan untuk memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan ekosistem ini, pelabuhan perikanan, dan pengelolaan sampah laut.