Asosiasi RS Swasta Berharap Pemerintah Turun Tangan Hadapi Masalah JKN

"Kami berharap ke depan tarif RS swasta disesuaikan dengan beban rumah sakit, kemandirian dalam hal investasi, dan juga masyarakat yang dilayani juga sama tentunya harus ada perbedaan terhadap pemberlakukan terhadap tarif rumah sakit swasta," imbuh Arida.

Arida mengatakan, selama ini tarif yang dibayarkan ke RS Swasta menggunakan Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs). Mekanisme ini berdasarkan koding penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan.

"Namun diharapkan tarif ini juga melibatkan semua stakeholder dan harus memperhatikan standar pelayanan, sehingga tarif yang sudah sesuai ini diharapkan pelayanan yang diberikan pada masyarakat bermutu."

Sayangnya, seringkali ada keterlambatan dalam pembayaran RS swasta. Arida menambahkan, masalah yang dihadapi seperti ini dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan pasien.

Maka dari itu, Arida mengatakan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah diminta ikut membantu masalah yang dihadapi RS swasta. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah dengan perhitungan biaya yang cukup dan rasional. Selain itu, mereka juga harus memiliki ketepatan dan kecepatan pembayaran serta membantu agar fasilitas pelayanan tidak ikut terganggu.

"Yang terakhir pelaksanaan Coordination of Benefit. Pelaksanaan selisih biaya dan urun biaya, yang mungkin dengan situasi bisa mengatasi solusi defisit JKN. Bisa diimplementasikan dengan baik," kata Arida.