Digugat Soal Polusi Udara, Ini Tanggapan Menkes

Sebelumnya, ketika ditemui usai peluncuran Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018 pada Senin, 15 Juli 2019, Nila mengatakan bahwa polusi udara tergantung pada diri kita. Salah satunya penggunaan transportasi pribadi.

Nila mengakui, bahwa memang tata ruang di Indonesia masih banyak yang belum ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda.

"Kita tidak pernah naik sepeda atau jalan kaki. Itu mungkin tata ruang juga harus ramah terhadap pejalan kaki atau sepeda, ini kita tidak ada, " kata Nila.

Di samping itu, kawasan industri juga harus memperhatikan cara pembuangan limbahnya agar tidak sembarangan. "Gimana kita tidak sakit kalau begini, " katanya.

Beberapa waktu yang lalu, polusi udara yang buruk di Jakarta membuat beberapa NGO di bidang lingkungan menggugat pemerintah. Mereka yang tergugat adalah: Gubernur DKI Jakarta, Presiden RI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Kemenkes, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip News Liputan6.com, Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menegaskan, polusi Jakarta memang bukan hanya masalah DKI. Daerah penyangga seperti Jawa Barat dan Banten juga harus ikut serta bertanggung jawab.

Tubagus menilai persoalan kualitas udara di Jakarta berhulu pada kebijakan pemerintah. Baik DKI Jakarta maupun pusat. Menurut dia, selama ini, belum ada rangkaian kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan kualitas udara.

"Kalaupun ada, belum bisa melindungi hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih," katanya pada Selasa, 9 Juli lalu.