Hari Anak Nasional: KPAI minta Pemerintah Penuhi Hak-Hak Anak Down Syndrome

Selain itu, mereka juga rentan perundungan serta kekerasan seksual, termasuk dari pihak keluarga atau tetangga dekat. Seperti yang ditemukan KPAI di Pringsewu, Pontianak, Tulungagung, dan Lamandai, Kalimantan Tengah.

Susianah mengatakan bahwa pemerintah selama ini menggunakan paradigma pendekatan charity atau sekadar belas kasih untuk penanganan anak down syndrome. Ini membuat penanganannya menjadi tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI.

"Harusnya pemerintah mengubah paradigma charity dengan paradigma pemenuhan hak sehingga semua Kementerian dan lembaga memiliki tugas dan fungsi dalam pemenuhan hak-haknya mulai dari catatan sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pengasuhan, dan sebagainya," Susianah menambahkan.

KPAI juga meminta agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan UU 8 Tahun 2016. Hal ini dinilai dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak mereka.

Beberapa yang dibutuhkan adalah perlindungan rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi penyandang disabilitas, dan sebagainya.

"Setelah penetapan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dua tahun setelahnya harusnya pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah. Kenyataannya, harapan tersebut pupus," katanya.

Pemerintah juga diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pendidikan down syndrome. Selama ini, sistem pendidikan inklusi terlihat dipaksakan.

"Harusnya sistem pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kondisi anak-anak down syndrome, " kata Susianah. Dia menambahkan, penyediaan akses keterampilan dirasa masih belum menyebar.

Selain itu, KPAI meminta agar pemerintah melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang menyasar down syndrome.