Ini Alasan BKKBN Siap Jadi Lembaga Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya siap menjadi yang pertama pindah ke lokasi ibu kota baru Indonesia yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajem Passer Utara. Bukan tanpa sebab BKKBN mengatakan hal ini.

"BKKBN menyatakan kesiapan untuk pindah karena BKKBN mengemban tugas fungsi kependudukan yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana," kata Hasto.

Menurut Hasto, pemindahan ibu kota turut membantu program kependudukan yakni agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antar provinsi di Indonesia bagian timur dan baru. Seperti kita tahu bonus demografi di tiap daerah Indonesia berbeda-beda.

"Di Indonesia bagian timur bonus demografi ada yang baru memulai bahkan ada yang belum memulai sehingga saat memetik bonus demografi masih jauh. Sementara Provinsi di Jawa misalnya seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur bonus demografi seolah-olah sudah mau menutup atau selesai,” tutur Hasto seperti dikutip rilis resmi dari BKKBN diterima Jumat (30/8/2019).

Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, maka pola migrasi penduduk berubah. Nantinya, pemerataan bonus demografi akan lebih cepat yang diharapkan kesejahteraan bakal lebih meningkat.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Saksikan juga video menarik berikut

Dihadiri dalam acara Welcoming Dinner Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan yang juga didukung BKKBN, Dian Ayu mengungkapkan alasannya hanya berencana memiliki dua anak saja bersama Omesh.

2 dari 2 halaman

Jumlah Perangkat Pegawai Lebih Sedikit

Selain faktor pemerataan bonus demografi, alasan lain BKBBN siap menjadi lembaga pertama yang pindah di ibukota baru karena alasan perangkat staf yang tidak sebanyak kementerian.

"Lembaga yang bukan kementerian seperti BKKBN ini akan lebih mudah dibanding Kementerian yang lebih besar yang tentunya lebih complicated, perangkat kita lebih banyak di daerah di pusat hanya 600an orang sementara di daerah ada belasan ribu," kata Hasto.

Perangkat pegawai BKKBN yang ada di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia dan Penyuluh Keluarga Berencana di seluruh kecamatan di Indonesia mencapai 18 ribu orang. Bila, DPR RI dan Presiden Joko Widodo menyetujui sebagai lembaga pertama yang pindah, beberapa persiapan perlu dilakukan di bidang infrastruktur dan suprastruktur.

"Kalau masalah yang sifatnya suprastruktur dalam arti regulasi-regulasi saya kira tidak berubah, kemudian kalau masalah teknis seperti masalah administratif hari ini kan bisa diatasi dengan teknologi informasi (IT) misalkan pindah itu parsial ada kendala teknis administrasi, mungkin berkas-berkas bisa diatasi dengan IT,” tuturnya.

Kehadiran BKKBN di ibu kota baru bisa menjadi role model di kementerian lain. Sehingga, kata Hasto, bila di sana ada kesulitan bisa menjadi pembelajaran bagi kementerian atau lembaga lain.

Hasto Wardoyo
Pejabat
Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (30 Juli 1964) merupakan Bupati Kulon Progo ke-9.
Lihat Selengkapnya
Hasto Wardoyo
BKKBN
Ibu Kota Baru
Kutai Kartanegara