Marak Rokok Elektrik, BPOM Ungkap Belum Punya Wewenang Pengawasan

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan pihaknya belum memiliki wewenang terkait peredaran rokok elektrik di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Rita Endang, Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (ONPPZA) BPOM.

"Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, PP 109 tahun 2012 adalah pengawasan terhadap rokok konvensional dalam hal ini mengawasi tiga hal yaitu label, iklan, dan kadar nikotin dan tar," kata Rita dalam konferensi pers terkait rokok elektrik di Jakarta Pusat pada Jumat (6/9/2019)

"Terkait rokok elektrik, Badan POM belum ada kewenangan, " ujarnya.

Namun, BPOM sudah melakukan beberapa hal terkait peredaran rokok elektrik. Salah satunya pada 2015 sudah melakukan kajian terkait rokok elektrik. Mulai dari dampak, peredaran, serta hal-hal lain terkait produk semacam itu.

Selain itu Juli 2019, BPOM mengakui sudah melakukan focus group discussion (FGD) bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Narkotika Nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta perwakilan Badan Kesehatan Dunia dan dokter untuk membahas hal ini.

Hasil dari pertemuan tersebut masih berupa draft atau rancangan untuk kebijakan yang akan diambil pemerintah.

"Jadi ditunggu, masih berproses," kata Rita.