KPAI Minta Sekolah Tak Beri Sanksi Siswa SMK yang Ikut Demo di DPR

Bentrok Pelajar dengan Polisi di Jalan Layang Slipi — Pelajar berhadap-hadapan dengan barikade polisi saat berdemonstrasi di Jalan Layang Slipi, Petamburan, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Bentrok pelajar dengan polisi yang terjadi sejak siang hingga malam tersebut dipicu kekerasan yang dialami pelajar saat demo di Gedung DPR. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kepala Dinas Pendidikan tidak memberikan sanksi atau mengeluarkan siswa yang mengikuti aksi demo di DPR dari sekolah. Hal tersebut mereka nyatakan usai bertemu beberapa relawan, korban, serta mendapat pengaduan masyarakat terkait keterlibatan anak dalam aksi massa yang terjadi kemarin.

"Sebagian besar anak-anak ini adalah korban ajakan di media sosial, orang-orang yang tidak mereka kenal sama sekali," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam rilis yang diterima Health Liputan6.com pada Kamis (26/9/2019).

Retno mengatakan bahwa usia anak merupakan saat-saat di mana mereka mudah untuk ikut dibujuk. Hal ini karena para pelajar ini belum tahu risiko dan bahaya untuk tindakannya.

Selain itu, KPAI juga meminta agar para orangtua untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya yang menempuh pendidikan di jenjang SMP dan SMA/SMAK/MA untuk melarang serta mencegah mereka mengikuti aksi demo di DPR.

Kepala sekolah juga diminta memastikan daftar kehadiran murid selama beberapa hari ke depan. Jika absen tanpa alasan yang jelas, sekolah disarankan menghubungi orangtua bersangkutan.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Ruas tol dalam kota Cawang-Grogol dialihkan, akibat adanya aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pengendara diimbau untuk keluar di pintu tol terdekat.

2 dari 2 halaman

Kepolisian Diminta Jangan Gunakan Kekerasan

Pelajar SMK — Pelajar Bogor memenuhi stasiun untuk ikut demo di DPR. (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Retno juga meminta aparat seperti kepolisian untuk tidak menggunakan kekerasan dalam penanganan aksi pelajar.

"Anak-anak ini sebagian besar hanya ikut-ikutan dan diduga kuat korban eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," Retno menambahkan.

Kepolisian juga diminta untuk menangani pelajar yang diamankan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Selebihnya, pihak Cyber Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta melacak penyebar undangan aksi pelajar ke DPR serta diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

"Harus dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan perundang-undangan, karena diduga mengeksploitasi anak-anak dan telah membahayakan keselamatan anak-anak. Negara harus hadir melindungi anak-anak Indonesia," Retno menegaskan.