Soal Unggahan Joker, Komunitas Kesehatan Jiwa Datangi Kantor BPJS Kesehatan

Dia menambahkan, yang menjadi masalah lain adalah karena pernyataan itu diunggah oleh badan milik pemerintah.

"Kenapa ini kita anggap penting? Karena BPJS ini kan lembaga negara, kalau dia mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa dikasih obat kalau tidak bisa jadi Joker, masyarakat kan kemudian menganggap itu legitimasi dari negara bahwa betul orang gangguan jiwa itu berbahaya," kata wanita yang dikenal sebagai aktivis di era orde baru itu.

Maka dari itu, Yeni meminta agar BPJS Kesehatan melakukan damage control berupa unggahan klarifikasi di semua media sosial, serta menjelaskan bahwa tidak semua kejadian kekerasan atau kejahatan, terjadi karena masalah gangguan jiwa.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan sempat mengunggah poster terkait kesehatan mental di media sosial resmi miliki instansi tersebut. Unggahan itu berbunyi: JKN-KIS Menanggung Penderita penyakit Orang dengan Gangguan Jiwa agar tidak tercipta Joker-Joker lainnya. Unggahan tersebut telah dihapus dari beberapa media sosial milik BPJS kesehatan.

Yeni sendiri bersama dengan beberapa perwakilan dari Sehat Jiwa Indonesia, Bipolar Care Indonesia, Amnesty International, Cahaya Jiwa, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah menemui Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Ma'ruf terkait hal ini.