Sukses

Nila Moeloek Ungkap Dua PR untuk Menteri Kesehatan Baru

Dua hal yang masih menjadi PR dan harus dilanjutkan oleh menteri kesehatan di periode kedua Presiden Joko Widodo adalah PIS-PK dan JKN-KIS

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan 2014-2019 Nila F. Moeloek mengungkapkan beberapa program yang harus dilanjutkan oleh menteri kesehatan yang akan menjabat di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Dua hal itu adalah PIS-PK dan terkait JKN-KIS.

PIS-PK adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Di sini, petugas puskesmas mendatangi keluarga-keluarga untuk melakukan pemeriksaan, edukasi, dan pendataan dengan indikator yang ada, terkait status kesehatan masyarakat.

"Ini sebenarnya deteksi dini. Kalau kita ketahui sakitnya apa, kemudian tahu berobat atau tidak, ini kita lakukan. Kita datang, kita ukur, tensinya tinggi lho, jadi kita tahu, kita menemukan, kita obati, jangan sampai jatuh jadi penyakit yang lebih berat," kata Nila di kediamannya di Jakarta pada Senin (21/10/2019).

Di sela kegiatan perpisahannya dengan awak media, menteri kesehatan di periode pertama Presiden Joko Widdodo ini mengatakan, dengan pendataan yang dilakukan dalam PIS-PK bisa membantu negara untuk mengetahui status kesehatan masyarakatnya. Selain itu, intervensi juga bisa dilakukan dari temuan di lapangan.

"Kalau misalnya tidak punya JKN, ini harusnya dibantu. Kalau misalnya karena tidak mampu, harus kerjasama dengan Kementerian Sosial. Atau kita lihat ini kenapa anak-anak kurang gizi, ternyata karena tidak ada akses air bersih, tidak punya sanitasi, jamban, itu bisa dibawa ke PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan mereka lihat daeran mana, itu kemudian dikasih di sana."

Simak juga Video Menarik Berikut Ini

2 dari 2 halaman

JKN Bukan Persoalan Mudah

Program kedua adalah terkait Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Menurut Nila, masalah yang ada seputar JKN-KIS juga jadi pekerjaan rumah bagi menkes selanjutnya.

"JKN ini persoalan yang tidak mudah," kata Nila. Menurutnya, ada banyak yang harus dilakukan untuk membenahi sistem JKN yang ada saat ini.

"Apakah manfaatnya dikurangi, ini Undang-Undang bilang tidak boleh. Ubah Undang-Undangnya kalau mau. Kedua penerimaannya, yang diributkan tidak cukupnya premi, atau dibantu oleh negara. Mana yang mau ini dipilih," kata Nila.

Maka dari itu, Nila berpesan agar Kementerian Kesehatan bekerja di hulu agar tidak banyak orang yang sakit, sementara JKN harus melihat agar penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan bisa diatur dengan baik.

Di luar kedua itu, kampanye "Gizi Seimbang" dan "Isi Piringku" juga dipesankan Nila untuk dilanjutkan oleh menteri yang akan menjabat berikutnya.