Alasan Masih Ada Masyarakat Indonesia yang Tak Daftar BPJS Kesehatan

Teguh mengatakan bahwa ada beberapa golongan yang mengusulkan konsep BPJS Kesehatan Syariah. Dengan tegas, dia sendiri menolak hal itu.

"Tidak bisa. Ini bukan asuransi swasta. Karena konsepnya beda," kata Teguh menjelaskan. Menurutnya, JKN adalah asuransi sosial yang bersifat seperti pajak.

"Kalau misalnya dibedakan ada BPJS Kesehatan syariah itu sama saja bikin sebuah negara baru," katanya.

Teguh menjelaskan bahwa sesungguhnya BPJS Kesehatan memiliki akad hibah dan konsep gotong royong. Sehingga, apabila seseorang sudah membayar premi JKN-KIS namun tidak sakit, uangnya dihibahkan kepada seseorang yang lebih membutuhkan, begitu pun sebaliknya.

"Mungkin pemahaman konsep-konsep seperti ini yang harus lebih banyak didorong," ujarnya.

Terkait hal ini, Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Kisworowati menyatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa BPJS Kesehatan tidak haram.

"Beberapa ketentuan syariah memang sudah kita akomodir, terkait dengan akad. Jadi di dalam form pendaftaran peserta dan sebagainya itu kami sudah akomodir beberapa masukan dari MUI terkait dengan akad para peserta," kata Kisworowati dalam kesempatan yang sama.