Harapan IDI untuk Menkes Terawan, Tuntaskan Masalah Pembangunan Kesehatan

Ketiga, sistem kesehatan yang baik diperlukan. Jika sistem kesehatan baik, maka kinerja dokter dan tenaga kesehatan akan lebih baik. Sebaliknya, jika sistem kesehatan tidak baik, maka dokter pun tidak bisa bekerja.  

"Poin yang keempat, komitmen terhadap usaha promotif dan preventif. Tidak sebatas kata-kata, tetapi dengan usaha yang konkrit. Contohnya, puskesmas jangan lagi mengurusi JKN/BPJS yang bersifat kuratif, tetapi fokus pada usaha promotif dan preventif," Daeng menekankan.

Kelima, Daeng juga menyoroti penggunaan teknologi kedokteran canggih. Ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global karena regulasi yang tidak mendukung eksisnya dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan.

"Di Malaysia saja, pajak obat dihilangkan, begitu pula pajak alat kesehatan dan banyaknya regulasi. Ini menjadikan dokter-dokter di Malaysia eksis bisa bersaing (di tingkat internasional). Kami merasakan masih adanya regulasi yang menyulitkan, misalnya pendirian klinik," tambahnya.

Keenam, pengembangan dunia Kedokteran Indonesia juga perlu dilihat sebagai proses yang utuh, dari hulu ke hilir juga masa pendidikan dokter hingga setelah para dokter bertugas. Sesuai amanat UU, program pendidikan spesialis perlu realisasi penerapan insentif dan perlindungan hukum bagi peserta pendidikan. 

"Distribusi dokter dan dokter spesialis dilakukan sesuai prinsip kolaborasii berupa reward dan insentif yang proporsional. Yang pasti sesuai beban geografis serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik," Daeng menambahkan. 

"Ketujuh, IDI mendorong realisasi penerapan basic salary bagi dokter umum dengan besaran yang mencerminkan apresiasi terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani. Apalagi demi mencapai lisensi dokter, beban dan resiko pekerjaan yang dihadapi para dokter umum."

Sebagai penutup, ujar Daeng, Kementerian Kesehatan diharapkan melakukan perubahan pendekatan dalam pembangunan kesehatan.

Yang semula sebagai regulator menjadi penggerak partisipasi. Upaya ini bisa menjadi kolaborasi berbagai elemen bangsa untuk memecahkan masalah pembangunan kesehatan.