Komentar Menkes Terawan Soal Orang Tidak Mampu Belum Terdaftar Jadi PBI BPJS Kesehatan

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Diprediksi Pilih Turun Kelas — Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi orang tidak mampu atau miskin. Dengan PBI, pemerintah membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan, tanpa harus membayar.

Lantas bagaimana dengan orang tidak mampu yang ternyata belum terdaftar sebagai PBI? Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan tanggapan.

Persiapan Menkes Terawan Ikuti Rapat Komisi IX DPR soal BPJS Kesehatan

"Kalau perkara ada data orang miskin yang belum terdaftar (jadi PBI BPJS Kesehatan) ya tinggal diperbarui datanya melalui Kementerian Sosial. Hal itu sebenarnya sekalian untuk kita melakukan check dan recheck, apakah dia memang miskin sekali atau sebenarnya dia orang punya, lalu jatuh miskin. Kita kan ndak (enggak) tahu juga," ucap Terawan usai rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, malam tadi, Selasa (6/11/2019).

"Harus diketahui juga (sejak) kapan (kondisi) miskinnya atau sudah sejak berapa lama miskinnya. Itu yang harus dilihat sehingga keanggotaan PBI BPJS Kesehatan terdaftarnya menjadi lebih baik.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan sejalan dengan kerugian yang terus diderita oleh BUMN tersebut. Lalu apakah dengan menaikkan iuran akan mengobati defisit di BPJS Kesehatan?

2 dari 2 halaman

Data Kepesertaan Harus Terus Diperbarui

Menurut Terawan, tidak ada hal yang sempurna. Oleh karena itu, masalah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)--BPJS Kesehatan harus terus diperbarui.

"Makanya, (data kepesertaan) harus disempurnakan terus. Diperbarui terus, jadi ndak ada yang salah sehingga orang yang kurang mampu betul-betul tercatat dalam peserta PBI," tambahnya.

Pembiayaan JKN lewat program PBI sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk membantu dan mendukung masyarakat kurang mampu menikmati layanan kesehatan. Hal ini bentuk keberpihakan pemerintah.

"Pemerintah sepenuhnya ingin membantu orang yang kurang mampu. Ya, kalau orang mampu merasa kurang mampu tinggal bergeser untuk didata ulang. Apakah dia masuk PBI pusat atau dukungan PBI daerah. Pemda juga ada anggaran untuk membantu orang miskin," tutup Terawan.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran
Daftar BPJS Kesehatan
Daftar BPJS