Muhadjir Effendy Sebut Calon Pengantin Baru Perlu Bimbingan Pranikah

Muhadjir menjelaskan, bimbingan pranikah menjadi tanggung jawab lintas kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, KemenkopUKM, dan BKKBN.

Ini karena pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan, melainkan multi aspek mencakup perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah keturunan (reproduksi).

"Bimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan saja, harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah. Misalnya, kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin buka usaha, maka yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi-UMKM," jelasnya.

Kebijakan bimbingan pembekalan pranikah harus diambil meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

"Ya, karena keluarga adalah bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia. Sementara itu, masih banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga. Contohnya, masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, bayi cacat lahir, stunting, gizi buruk, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan bawah umur, rumah tangga miskin, dan lainnya," Muhadjir menyampaikan.

“Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana visi Bapak Presiden Joko Widodo."