Solusi Menkes Terawan Bayar Selisih Kenaikan Iuran BPJS Peserta Mandiri Kelas III

Solusi yang ditawarkan Terawan merupakan hasil kesepakatan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Keputusan tersebut dinilai tidak mendorong adanya peraturan baru lagi.

"Jadi, BPJS Kesehatan dan DJSN setuju, alternatif pemanfaatan surplus PBI untuk membayar selisih peserta BPJS kelas III. Kami sudah menyepakati dan dorong. Ya, karena tidak menimbulkan peraturan baru dan aneh-aneh. Cukup keputusan dari dewan direksi," kata Terawan menegaskan.

Menyoal urusan defisit, Terawan menekan, nanti akan ditutupi dengan cara efisiensi. Dilihat kebocorannya di mana. 

"Yang saya waktu itu pernah sampaikan. Misalnya, dokter jangan berlebihan melakukan tindakan," ujarnya.

Pemanfaatan surplus PBI untuk membayar selisih peserta BPJS Kesehatan kelas III rencananya terealisasi per 1 Januari 2020. 

"Realisasinya 1 Januari 2020, ya wong uangnya sudah ada dan jelas," Terawan menambahkan. 

Adapun kesimpulan alternatif tersebut juga disetujui seluruh anggota Komisi IX DPR RI, yang mana kalimat lengkapnya:

Komisi IX DPR RI mendukung langkah Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan DJSN untuk memanfaatkan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) sebagai alternatif solusi untuk membayar selisih kenaikan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa.

Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan menjamin per 1 Januari 2020 dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.