Pemanfaatan Dana Jaminan Sosial Akan Berimbas pada BPJS Kesehatan

Lantas bagaimana bila rekomendasi pemanfaatan surplus dana jaminan sosial ini tidak diterapkan untuk menutupi selisih kenaikan iuran BPJS peserta mandiri kelas III ? 

Pakar hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menegaskan, jika tidak diterapkan akan memengaruhi relasi. Hal ini dilihat berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik dan pasal 7 ayat 2, BPJS Kesehatan bertanggung jawab terhadap presiden. 

"Dari sisi presidensial, rekomendasi surplus DJS punya relasi kepada DPR dan presiden, bukan relasi DPR dengan BPJS Kesehatan. Ketika BPJS Kesehatan melaksanakan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang penyesuaian kenaikan iuran, itu bentuk pertanggungjawaban BPJS kepada Presiden," Bayu menerangkan.

Perpres Nomor 75 Tahun 2019 sudah jelas, tetapi rekomendasi rapat Komisi IX DPR yang mempunyai rekomendasi lain ternyata tidak sesuai UU Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), UU BPJS, dan PP 87 Tahun 2013.

"Bagaimana posisi rekomendasi tersebut? Menurut saya, rekomendasinya gugur. Karena tidak sesuai ketentuan peraturan. Namun, kalau akhirnya DPR RI tidak puas dengan keterangan BPJS, maka (keputusan) kembali kepada presiden. BPJS bertanggung jawab kepada presiden," lanjut Bayu.

Oce menegaskan, rekomendasi pemanfaatan surplus untuk membayar selisih kenaikan iuran kelas III bisa saja diterapkan dengan catatan: undang-undang harus diubah (UU Dewan Jaminan Sosial Nasional, UU BPJS, dan PP 87 Tahun 2013).

"Semestinya rekomendasi ditujukan kepada pemerintah (kementerian/lembaga) karena BPJS Kesehatan sebagai operator. Tidak mungkin disuruh menyiapkan undang-undang yang baru," jelasnya.

"Pemanfaatan surplus tidak mungkin dilakukan, kalau UU-nya tidak diubah. Seharusnya pahami regulasi, baru keluarkan rekomendasi."