Obat Berbahan Baku Asli Indonesia, Menkes Terawan: Kita Dorong Masuk Layanan JKN

Menanggapi OMAI yang akan dimasukkan ke layanan JKN, Executive Director of DLBS Raymond Tjandrawinata belum sepenuhnya tahu. Walaupun begitu ia sangat setuju dan mendukung apa yang disampaikan Terawan.

"Kalau sudah kemauan pemerintah itu sudah jelas, dan (OMAI) bisa memenuhi kebutuhan produksi obat di dalam negeri. Itu bisa dituangkan dalam suatu keputusan menteri atau peraturan lain.

Raymond mengatakan, pemakaian OMAI di Indonesia juga bisa menggantikan obat kimia yang sehari-hari dipakai. "Mungkin 50-60 jumlah obat bisa digunakan sehari-hari, sebagaimana obat kimia."

Kelebihan lain menggunakan obat berbahan baku asli Indonesia adalah harga produksi bisa lebih murah secara nasional. 

"Kita bisa memenuhi produksi OMAI untuk layanan JKN. Dengan perusahaan farmasi lain, mari kita bersama-sama memproduksi OMAI," Raymond menerangkan.

Untuk mencapai OMAI yang masuk JKN juga harus didukung kolaborasi riset dan ketersediaan bahan baku tanaman dari petani. Dalam hal ini, obat yang diproduksi skala besar.

"Kolaborasi riset dan bahan baku dari setiap petani harus ada. Petani harus mampu memasok dengan bahan baku kualitas tinggi, yang sudah ditentukan kualitasnya. Kemudian bahan baku tersebut harus diproses menggunakan skala GMP (Good Manufacturng Practice). Jadi maksudnya, cara pembuatan bahan baku obat dengan baik," Raymond menambahkan.

"Setelah dibuat, bahan baku farmasi yang dibentuk akan dibuat dalam satu pabrik GMP lagi, tapi produk jadinya. Nah, kebanyakan perusahaan farmasi di indonesia membuat produk jadinya saja. Bahan baku ini harus sudah ada GMP standar. Produk jadinya juga harus GMP standar."

Setelah melalui proses pembuatan hingga produk jadi, obat berbahan baku asli Indonesia baru dapat dipasarkan.  Obat pun didistribusikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Mengenai bahan baku dari petani, ketentuan standar dikeluarkan oleh perusahaan farmasi dan Kementerian Kesehatan bagian farmasi. 

"Yang pasti pemerintah cukup memberikan wewenang (OMAI) masuk dalam JKN), pasti semua (perusahaan farmasi) ikut melakukannya," tutup Raymond.