Pembatalan Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Belum Terima Salinan Putusan MA

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Diprediksi Pilih Turun Kelas — Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik per 1 Januari 2020. MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Menanggapi pemberitaan yang beredar tersebut, BPJS Kesehatan mengatakan belum menerima salinan putusan MA mengenai pembatalan kenaikan iuran.

Ketika Dirut BPJS Kesehatan Berbincang dengan Pasien Terkait Virus Corona

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, “ ungkap Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf melalui keterangan tertulis saat dikonfirmasi Health Liputan6.com, Senin (9/3/2020).

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA. BPJS Kesehatan akan mempelajari hasil putusan MA jika sudah diberikan salinannya.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.

2 dari 2 halaman

Lakukan Koordinasi

Apabila hasil konfirmasi sudah diperoleh dan teruji kebenarannya, Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” tandas Iqbal.

Tumpukan Uang Dolar Barang Bukti Penangkapan Mantan Pejabat Mahkamah Agung