Tak Hanya COVID-19, Kemenkes juga Siap Hadapi DBD

Untuk mengantisipasi DBD, Kementerian Kesehatan juga mendorong peningkatan kegiatan pencegahan, yaitu upaya pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah sekolah tempat umum dan rumah ibadah. 

"Lalu memastikan logistik tes DBD, ada abate, insektisida, dan larvasida mencukupi," jelas Nadia melalui pesan tertulis saat dihubungi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Selasa (10/3/2020).

Selain itu, meminta pemerintah daerah untuk terus menyiagakan rumah sakit beserta obat-obatan yang diperlukan. 

"Menyiagakan rumah sakit untuk antisipasi peningkatan kasus DBD dan memastikan cairan juga alat infus tersedia. Membuat posko Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD bersama dinas kesehatan setempat," ujar Nadia.

Dalam penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan juga sudah menyiagakan 100 rumah sakit rujukan di Indonesia. Rumah sakit rujukan tersebut siap menangani pasien yang punya gejala terinfeksi, suspect maupun positif COVID-19.

"Kita punya 100 rumah sakit rujukan, semua itu sudah disiapkan," kata  Direktur Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta, beberapa waktu silam.

Pintu-pintu masuk lalu lintas, seperti bandara juga sudah dipasang thermal scan. Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card) untuk penumpang pesawat telah diterapkan, khususnya ditujukan bagi para penumpang yang bepergian dari negara yang ada laporan kasus COVID-19.

Untuk pasien yang suspect dan positif COVId-19 yang dirawat, biaya akan dibebankan kepada negara. Hal ini tertuang dalam dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus Sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya.

Keputusan tersebut ditandatangani Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto pada 4 Februari 2020.  

Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi diktum kedua pada keputusan menteri kesehatan tersebut.