Insentif Bagus, tapi APD Jadi Prioritas Tenaga Medis di Garda Depan COVID-19

APD merupakan alat pelindung yang standar. Namun, permasalahan yang terjadi adalah APD belum cukup memadai di lapangan. Upaya pemenuhan APD juga bukan hanya untuk tenaga medis saja, melainkan kepada pasien.

"Tidak hanya untuk kepentingan dokter pribadi saja. Kaitannya kepada pasien juga. Jangan sampai (tenaga medis) jadi sumber penularan kepada pasien-pasien lain yang dirawatnya. Dengan demikian, tenaga medis harus terproteksi dengan baik," jelas Adib melalui sambungan telepon kepada Health Liputan6.com, Senin (23/3/2020) siang.

Untuk pendistribusian APD perlu diperhatikan. Bahwa APD tersebut diterima oleh para tenaga medis, seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit.

"Yang pasti APD harus didistribusikan dengan baik, terutama tenaga medis di front liner, yakni klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Mereka kan bisa termasuk orang yang berkontak pertama kali dengan pasien. Ketika pasien dirujuk, bisa saja pasien yang bersangkutan pada akhirnya suspek atau positif Corona," Adib menekankan.

"Ini yang harus diperhatikan, distribusi APD juga sesuai tempat yang tepat."

Dalam konferensi pers di Wisma Atlet Kemayoran pagi tadi, Presiden Joko Widodo menyatakan, akan ada insentif bulanan kepada tenaga medis, khususnya yang menangani pasien COVID-19 dan bertugas di daerah tanggap darurat Corona.

"Kemarin kami telah rapat dan diputuskan. Sudah dihitung-hitung juga oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan Rp15 juta, dokter umum dan gigi akan diberikan Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, serta tenaga medis lain akan diberikan Rp5 juta," ujar Jokowi.

"Akan diberikan santunan kematian Rp300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang menyatakan tanggap darurat COVID-19."