Jabar Perbolehkan Lakukan Karantina Wilayah Parsial

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengizinkan kepala daerah dari 27 kabupaten dan kota, melaksanakan karantina wilayah parsial (KWP) atau penutupan wilayah untuk tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga tingkat kecamatan, jika terdapat penyebaran COVID-19 yang cukup masif.

"Saya sudah memberikan izin kepada kota dan kabupaten untuk melakukan karantina wilayah parsial bila situasinya memburuk. Jadi tidak ada istilah lockdown tapi gunakan kata karantina wilayah parsial," kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di rumah dinas Gedung Pakuan, Bandung, ditulis Selasa, 31 Maret 2020.

Sedangkan untuk karantina parsial dalam skala kota, kabupaten, maupun provinsi harus dilakukan atas izin Presiden Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Alasannya kata Kamil, karantina parsial tidak boleh di level kota, kabupaten, atau provinsi tanpa seizin presiden.

Yang dibolehkan adalah karantina parsial seperti menutup sebuah RT, RW, desa, atau kelurahan maksimal sampai tingkat kecamatan yang diperbolehkan. Itu dilakukan jika daerah tersebut menunjukkan situasi penyebaran yang cukup masif.

Emil menegaskan apabila KWP di tingkat RT, RW, desa, atau kelurahan hingga maksimal kecamatan dilakukan, maka tidak boleh ada pergerakan massa kecuali untuk dua hal yaitu pergerakan logistik dan kesehatan.

"Jadi kalau ada satu desa yang ditutup, semua tidak boleh ada yang ke mana-mana kecuali untuk urusan jual beli pangan atau emergency kesehatan. Untuk pendistribusian pangan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing, termasuk (skenario) terburuk disiapkan dapur umum," kata Emil.