Pembatasan Sosial Berskala Besar Darurat Corona Harus Disetujui Menkes

Penerapan Social Distancing di Jakarta — Sejumlah masyarakat melakukan jaga jarak aman di area publik di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (18/3-2020). Jaga jarak atau prosedur social distancing measure harus diterapkan kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar untuk memghindari penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di tiap wilayah harus disetujui menteri kesehatan.

Artinya, setiap pemerintah daerah bila ingin mengajukan bahwa wilayahnya akan menerapkan PSBB, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh menteri kesehatan.

IDI Sebut 1 dari 2 Direktur RS yang Meninggal Positif COVID-19

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menerangkan, ada mekanisme yang harus ditempuh jika setiap daerah ingin atau menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

"Pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu," terang Juri saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).

"Tentunya, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal ini, menteri kesehatan."

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pertimbangan oleh Menkes

Menkes Terawan Tinjau Kondisi Dua Pasien Positif Corona di RSPI Saroso — Menkes Terawan Agus Putranto memberikan keterangan usai menjenguk dua pasien positif terinfeksi Corona di RSPI Prof. DR. Saroso, Sunter, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kedua pasien merupakan ibu (64) dan anak (31), kini mereka dirawat di ruangan khusus. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Setiap gubernur, bupati atau wali kota dapat mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di daerah kepada menteri kesehatan. Usulan akan dipertimbangkan. Pertimbangan berupa apakah daerah itu disetujui untuk diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau tidak.

Selain kepala daerah, pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial juga bisa diusulkan oleh gugus tugas melalui ketua pelaksana tugas percepatan penanganan COVID-19.

"Apabila Menteri Kesehatan menerima usulan dari ketua pelaksana gugus tugas, kemudian ditetapkan wilayah atau daerah tertentu melaksanakan kebijakan PSBB. Maka, daerah wajib melaksanakan keputusan Menteri Kesehatan, yang mana berasal dari usulan ketua pelaksana tugas tugas percepatan penanganan COVID-19,"Juri menjelaskan.

"Kita semua, baik pemerintah pusat, daerah, gugus tugas, dan semua pihak harus konsisten untuk menjalankan kebijakan PSBB dengan sungguh-sungguh untuk melawan pandemik COVID-19 secara bersama-sama."

3 dari 3 halaman

Cegah Penyebaran COVID-19

Pemkot Bogor Kembali Terapkan Drive Thru untuk Rapid Test Covid-19 — Petugas Dinkes Kota Bogor mengenakan pakaian APD melakukan rapid test Covid-19 dengan sistem drive thru di pelataran Stadion GOR Pajajaran, Bogor, Selasa (31/03/2020). Penyelenggaraan drive thru yang kedua kalinya ini dilakukan kepada lebih dari dua ratus ODP Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan dari penduduk dalam suatu wilayah tertentu, yang terinfeksi dan terjangkit wabah COVID-19. Upaya ini ditujukan mencegah penyebaran yang ternyata masih semakin meluas.

"Pembatasan sosial berskala besar ya seperti yang selama ini sudah berjalan, seperti belajar di rumah, bekerja di rumah atau bekerja di rumah. Pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan kegiatan lain di tempat-tempat atau fasilitas umum," Juri menerangkan.

Pemerintah ingin pelaksanaan PSBB lebih lebih efektif, terkoordinasi, dan disiplin sehingga ada dasar hukum bagi pemerintah gugus tugas dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap penting. Misal, pengaturan lalu lintas orang dan barang serta kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.

Yang perlu diperhatikan, tidak semua daerah melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini harus memenuhi kriteria-kriteria juga soal jumlah kasus dan atau kematian akibat Corona meningkat dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah.