Untuk Penanganan Covid-19, BPOM Serahkan Bantuan Rp500 Juta pada BNPB

Dalam mendukung ketersediaan obat dalam kondisi pandemi COVID-19, Penny juga mengatakan akan mendorong upaya seperti percepatan registrasi obat dan produk biologi (PB) melalui upaya simplifikasi persyaratan registrasi, prioritas penilaian melalui jalur fast track khusus untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID19.

“Saat ini kami berlakukan timeline registrasi paling lama 6 jam untuk Pra Registrasi, 20 Hari Kerja (HK) untuk registrasi obat baru dan PB, serta 5 HK untuk registrasi obat generik,” jelas Penny.

Percepatan pemberian izin edar yang dilakukan ini dalam skema Emergency Use Authorization (EUA), dengan pertimbangan risk and benefit serta dilakukan peninjauan kembali jika didapatkan data baru. Hal ini menunjukkan bahwa Badan POM tetap berupaya menjaga keamanan obat beredar dalam kondisi darurat.  

“Badan POM juga melakukan percepatan importasi bahan baku obat dari 1 HK menjadi paling lama 2 jam, percepatan sertifikasi paling lama 7 HK dan resertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) paling lama 5 HK, serta percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) paling lama 7HK. Juga memberlakukan fast track evaluasi dan persetujuan pengajuan uji klinik obat COVID-19 dengan timeline yang semula 20 HK menjadi 4 HK,” lanjutnya.

Dari sisi pengawasan di lapangan, BPOM melakukan pengawasan bantuan obat COVID-19 dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik melalui Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma maupun Pelabuhan Tanjung Priok, karena rawan disalahgunakan.

Untuk mempercepat proses verifikasi dokumen, BPOM menempatkan tenaga yang kompeten di BNPB agar dapat berkoordinasi dan bekerja bersama dengan tim Gugus Tugas.

Melalui Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia (UPT badan POM), BPOM terus melakukan pengawasan mutu obat sejak penerimaan sampai pendistribusian melalui sampling pengujian (rapid test), Monitoring Efek Samping Obat/MESO (pharmacovigilance), serta koordinasi pendistribusian obat komersial dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Tak hanya itu, BPOM aktif melakukan patroli siber sebagai bentuk pengawasan peredaran Obat di media daring khususnya terkait obat kloroquin dan sejenisnya.

“Selama periode 6 Maret sampai dengan 2 April 2020, BPOM telah mengidentifikasi adanya 5.633 situs/link yang mengiklankan penjulan obat kloroquin dan sejenisnya. Terhadap temuan tersebut, Badan POM telah berkoordinasi dengan IdEA (Indonesian E-Commerce Association), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta beberapa platform e-commerce agar melakukan takedown terhadap link tersebut,” tegas Kepala Badan POM.

BPOM juga mengembangkan materi edukasi umum tentang pencegahan penyebaran COVID-19 melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Serta materi dengan topik khusus tentang keamanan dan mutu obat dan makanan, seperti:

1. Perbedaan Klorokuin, HidroksiKlorokuin, dan Kinin

2. Waspada obat ilegal, di mana pembelian obat keras harus dengan resep dokter dandilakukan di sarana pelayanan kefarmasian resmi

3. Bijak menggunakan hand gel

4. Herbal dan suplemen kesehatan untuk daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan

5. Panduan pemenuhan gizi beragam, bergizi, seimbang, dan aman.