BPJS Watch: Proses Verifikasi Klaim Akibat COVID-19 Harus Terbuka

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), termaktub biaya apa saja yang dimasukkan dalam proses verifikasi.

Adapun pencatatan dari biaya harian merawat pasien COVID-19, diantaranya:

1. Top UP per hari (Cost per Day), mencakup komponen:

a. Administrasi Pelayanan;

b. Akomodasi di ruang rawat inap;

c. Jasa dokter;

d. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, di ruang gawat darurat, ruang isolasi biasa, ruang isolasi ICU dengan ventilator, ruang isolasi tekanan negatif non ventilator;

e. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai indikasi medis);

f. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

g. Alat Pelindung Diri (APD);

h. Ambulans Rujukan;

i. Pemulasaran jenazah.

2. Bagi rumah sakit yang mendapatkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan dari pemerintah akan dilakukan pengurangan dari klaim yang diterima.

3. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan yang dibeli rumah sakit harus melampirkan faktur pembelian dan bantuan sumber lainnya.

Terkait potensi terjadinya perselisihan antara rumah sakit dan Pemerintah mengenai pembayaran verifikasi klaim, isi surat Keputusan Menteri Kesehatan tidak mengatur tentang proses penyelesaian perselisihan pembayaran klaim.

"Seharusnya Keputusan Menteri Kesehatan ini juga mengatur soal proses penyelesaian perselisihan yang terjadi. Misal, siapa atau institusi mana yang menangani perselisihan yang terjadi, berapa lama proses penyelesaian perselisihan, dan sebagainya," Timboel menjelaskan.

"Diharapkan proses klaim dan pembayaran klaim pasien COVID-19 ini berjalan lancar dan tidak ada masalah."