Dampak Pandemi COVID-19, PBB Ingatkan Ancaman Krisis Kesehatan Mental

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak masyarakat dunia untuk berbuat lebih dalam melindungi mereka yang mengalami peningkatan tekanan mental.

"Pekerja kesehatan garis depan, orang tua, remaja dan anak muda, mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya dan mereka yang terjebak dalam konflik serta krisis. Kita harus membantu mereka dan berdiri di samping mereka," kata Guterres dikutip dari UN News.

Kestel menambahkan, peningkatan masalah kesehatan mental juga berisiko meningkatkan angka bunuh diri akibat masalah kejiwaan serta penyalahgunaan narkoba.

PBB mencatat, depresi dan kecemasan sebelum adanya COVID-19 telah menyebabkan beban ekonomi global lebih dari 1 triliun dolar per tahunnya.

Selain itu, depresi telah berdampak pada 264 juta orang di dunia, dengan setengah dari semua masalah kesehatan mental dimulai dari usia 14 tahun. Selain itu, bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua terbesar pada kaum muda usia 15 hingga 29 tahun.

Dalam catatannya, PBB mengatakan bahwa di masa pandemi, orang-orang merasa takut akan adanya infeksi, kematian, serta kehilangan anggota keluarga.

"Pada saat yang sama, sejumlah besar orang telah kehilangan atau berisiko kehilangan mata pencaharian mereka, terisolasi secara sosial dan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai, dan di bebeapa negara, mengalami perintah tetap di rumah yang dilaksanakan dengan cara yang drastis."

PBB secara khusus menggaris bawahi risiko fisik dan mental pada perempuan dan anak-anak karena dalam laporannya, terlihat ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga serta pelecehan.

Maka dari itu, Kestem mengatakan perlunya memastikan ada langkah-langkah untuk melindungi, mempromosikan, serta merawat situasi yang ada saat ini.

"Ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan di tengah krisis sehingga kita dapat mencegah hal-hal menjadi lebih buruk dalam waktu dekat," ujarnya.

PBB juga menyerukan agar perawatan kesehatan mental dimasukkan dalam semua strategi penanganan COVID-19 miliki pemerintah.