Kemenkeu: Utang BPJS Kesehatan Capai 4,4 Triliun

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga 13 Mei 2020, BPJS Kesehatan mempunyai utang klaim yang jatuh tempo kepada rumah sakit sekitar 4,4 triliun rupiah.

Hal ini diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa dalam konferensi pers daring pada Kamis kemarin.

"Dengan putusan MA (Mahkamah Agung) kemarin, pasal 34 yang dibatalkan, dengan kondisi tadi, kalau kita lihat kondisi BPJS Kesehatan, sampai dengan 13 Mei, kita masih ada yang jatuh tempo 4,4 (triliun) yang harus segera dibayar," kata Kunta, ditulis Jumat (15/5/2020).

Maka dari itu, Kunta mengatakan perlu ada perbaikan dan upaya untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan dalam rekapitulasinya mengungkapkan bahwa putusan MA berdampak pada kondisi keuangan mereka di tahun 2020. Mereka mengungkapkan, situasi ini mempercepat terjadinya defisit JKN yang awalnya diperkirakan terjadi pada 2024 menjadi 2022.

Simak juga Video Menarik Berikut Ini

Presiden Jokowi resmi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk kelas I dan II. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

2 dari 2 halaman

Diharapkan Bisa Surplus 1,7 Triliun

Proses Pendaftaran BPJS Butuh Waktu 14 Hari, Mengapa? — Proses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapi

Dalam presentasinya, BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa di tahun 2020, mereka akan mengalami defisit sebesar 6,9 triliun, termasuk menampung carry over defisit tahun 2019 sebesar 15,5 triliun.

Di tahun 2021, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akan mengalami defisit yang semakin melebar. Sehingga, diperlukan langkah signifikan untuk menjaga kesinambungan program.

"Harapannya memang keuangan DJS Kesehatan untuk 2020 itu bisa surplus naiknya 1,76 triliun karena kemarin ada carry over di 2019 sekitar 15,5 (triliun)," kata Kunta.

"Dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan termasuk mereview INA-CBGs," ujarnya.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
JKN
Bisnis
JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.
Lihat Selengkapnya
JKN
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan